RSS Feed     Twitter     Facebook

Diandalkan tapi tidak diistimewakan

Vote This Post DownVote This Post Up (No Ratings Yet)
Loading...
   View : 665 views    Font size:
Diandalkan tapi tidak diistimewakan

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memang menjadi andalan pemerintah di sektor telekomunikasi. Tidak hanya sebagai salah satu penyetor dana terbesar, tetapi juga dalam membangun infrastruktur.

Fakta menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusi Telkom terhadap negara dalam bentuk pajak-pajak (PPH, PPN, PBB, dan sebagainya), dividen, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan lain-lain, selalu signifikan.

Pada 2009 dan 2010, Telkom mampu memberikan kontribusi yang signifikan ke kas negara dengan nilai mencapai hampir 20 triliun rupiah. Jika berbicara tentang pembangunan infrastruktur, jangkauan jaringan backbone serat optik Telkom telah mencapai 98 persen ibukota kabupaten/kota di Jawa. Sedangkan akses wireline broadband pada tahun ini mencapai 1,75 juta rumah tangga.

Pada tahun ini, Telkom menanamkan dana sebesar 21,198 triliun rupiah untuk membangun true broadband dalam mendukung pengembangan Enam Koridor Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan pemerintah hingga 2015 dengan target mencapai 13 juta homepass di 497 kota dan kabupaten.

Hingga 2015, Telkom berkomitmen menyediakan jaringan broadband ke 90 persen ibukota kabupaten/kota. Komitmen itu ditunjukkan dengan meneruskan pembangunan Palapa Ring 10 yang menjangkau Ternate, Ambon, Fakfak, Timika, Sorong, Manokwari, dan Jayapura yang menelan investasi sekitar 2,4 triliun rupiah dengan panjang serat optic sekitar 4 ribu km.

Jalur ini melanjutkan tahap pertama yang dikenal dengan nama Mataram-Kupang Cable System (MKCS) sepanjang 1.041 km yang menelan biaya sekitar 600 miliar rupiah.

Demikian besar sumbangan Badan Usaha Milik Negara ini untuk kemajuan sektor telekomunikasi, adakah mendapatkan fasilitas yang istimewa? Jika menilik dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo), sepertinya tidak ada kata dimanja.

Banyak contoh yang bisa diapungkan mulai dari migrasi frekuensi layanan Fixed Wireless Access (FWA) Flexi, pembukaan kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), atau paling mutakhir dibukanya standar teknologi untuk frekuensi 2,3 GHz selain WiMax 16d.

“Di setiap negara itu posisi BUMN selalu diistimewakan dalam menghadapi pesaing asing. Namun, Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi tidak mendapatkan hal itu sejak liberalisasi terjadi,” ungkap Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, belum lama ini.

Rinaldi mengungkapkan, sebenarnya para investor asing yang bermain di industri telekomunikasi Indonesia dan menjadi pemilik saham dominan di beberapa operator lokal adalah BUMN di negaranya dan mendapatkan keistimewaan di negara asalnya.

“Anehnya, kala mereka (BUMN asing) masuk ke Indonesia meminta perlakuan yang tidak ada pembedaan dengan BUMN lokal. Padahal semua tahu di negara asalnya sejumlah keistimewaan di dapat. Kami sebagai BUMN lokal menjadi kewalahan melawan BUMN asing ini,” katanya.

Berdasarkan catatan, BUMN asing yang menguasai operator lokal adalah Telekom Malaysia di XL Axiata, Saudi Telecom (Axis Telekom Indonesia), dan Qatar Telecom (Indosat).

Dia berharap, pemerintah bisa memberikan dua keistimewaan bagi Telkom yang selama ini telah terbukti paling berkomitmen tinggi membangun infrastruktur dasar telekomunikasi Indonesia.

Pertama, masalah kepastian mendapatkan frekuensi tanpa harus mengikuti proses lelang. Kedua, insentif untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya meniadakan tarikan Universal Service obligation (USO) sebesar 1,25 persen dari omset di wilayah yang telah dibangun fasilitasnya oleh Telkom.

“Untuk frekuensi kami akan tetap membayar BHP frekuensi, tapi jangan lagi dipaksa ikut lelang yang memberatkan pendanaan. Sedangkan tarikan USO itu wajar dihapuskan. Misalnya untuk rute serat optic Palapa Ring dimana hanya Telkom yang selama ini membangun. Kita minta untuk rute Manado-Papua yang akan dibangun dihapuskan pungutan USO-nya,” katanya. (Bahan dari : dni/E-6; http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/72344)

Tulisan Lainnya :

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

code