RSS Feed     Twitter     Facebook

Kanal 3G prioritas siapa?

Vote This Post DownVote This Post Up (No Ratings Yet)
Loading...
   View : 683 views    Font size:
Kanal 3G prioritas siapa?

Para pihak di industri telekomunikasi kini berdebar menunggu hasil meeting KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Komisi bertugas yang mengawasi praktik monopoli bisnis ini, saat ini sedang serius memelajari pembagian kanal bagi operator yang bermain jaringan 3G pada frekuensi 2,1 GHz.

Tentu saja hasil penyelidikan KPPU ini sangat menarik dinanti. Sebab, ini bukan saja menyangkut rebutan lahan bisnis layanan data wireless yang diprediksi punya nilai ekonomis hingga lebih dari 300 triliun rupiah. Tapi, isunya sudah mengarah pada posisi dan status operator yang berebut kanal.

Ya, Telkomsel yang kini melayani 105 juta pelanggan dan berstatus anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), diminta oleh pemerintah agar segera berpindah kanal. Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk itu diminta bergeser kanal dari posisi semula kanal 4 ke kanal 6.

Bahkan, Kemenkominfo memberi toleransi waktu hingga akhir tahun bagi operator telekomunikasi Telkomsel untuk segera angkat kaki dari kanal 4 agar pelaksanaan tender dua kanal 3G pada frekuensi 2,1 GHz yang tersisa dapat segera dilakukan.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan tambahan 3rd carrier atau kanal ketiga 3G pada frekuensi 2,1 GHz tidak akan diberikan apabila Telkomsel belum menyiapkan rencana perpindahan kanal 4 ke kanal 6.

Kebijakan pemerintah ini memantik reaksi banyak pihak. Lembaga Center for Indonesian Telecommunications Regulation Study (Citrus) meminta agar Kemenkominfo memahami permasalahan sebelum memutuskan kebijakan penentuan blok frekuensi.

“Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik negara, Telkomsel berkesempatan  memenangi pertarungan. Telkomsel berhak tidak pindah frekuensi. Sebaliknya, berhak mendapat tambahan blok (4,5,6),” tegas Direktur Citrus Asmiati Rasyid pada seminar “Pertarungan Telko 2012, Tantangan dan Hambatannya” di Jakarta Media Center, Jakarta, 16/11/11.

Menurutnya, Telkomsel harus diprioritaskan karena menjadi satu-satunya operator yang kepemilikannya didominasi BUMN Telkom. “Pemerintah perlu memberi perlakuan istimewa kepada Telkomsel karena mengemban kepentingan nasional dan menjaga pelayanan publik,” harapnya.

Asmiati menambahkan jika memang pemerintah menginginkan penataan ulang kanal 3G di frekuensi 2,1 GHz, maka perlu dilakukan audit spektrum. “Audit perlu dilakukan sebagai dasar untuk memutuskan komposisi penataan spektrum sesuai kebutuhan operator,” tukas wanita enerjik ini.

Sepertinya tata ulang di jaringan 3G harus cepat dicarikan jalan keluar terbaik. Jika dibiarkan berlarut, publik pengguna akan dirugikan. Apalagi, seperti diketahui, kehadiran layanan data yang berkualitas masih terhadang oleh keterbatasan spektrum frekuensi karena okupansi sudah mendekati puncaknya.

Kisruh ini diperparah dengan polemik perebutan frekuensi 3G dengan Axis. Ironisnya lagi, masalah ini sudah masuk ke ranah KPPU. Keputusan KPPU akan berdampak terhadap eksistensi sebuah operator,  Telkomsel atau operator lainnya.

Masalah Nasionalisme
Sementara itu, Sebastian Salang, Ketua FORMAPPI (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), mengatakan bahwa persoalan ini sangat serius. “Ada persoalan bangsa yang digadaikan. Nasionalisme pembuat kebijakan dipertanyakan,” ungkap Sebastian.

Jika nanti Telkomsel tidak terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan menang, maka akan mendorong percepatan Telkomsel untuk memenangi persaingan di era data. Sebaliknya, jika keputusan KPPU menyorot bahwa pembagian kanal harus bagi rata untuk asas persamaan hak, maka hal ini akan berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis data Telkomsel.

Dia menambahkan para pihak di Indonesia, pemerintah, dan pelaku usaha harus menyeimbangkan regulasi dan strategi bisnis, yakni antara kepentingan usaha dan umum sesuai amanat dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.

Telkomsel layak diberikan prioritas demi kepentingan nasional. Pemberian perlakuan istimewa bagi Telkomsel tidak akan mencederai UU Persaingan Usaha. “Pertarungannya akan menjadi sengit karena berbagai kepentingan global masuk dengan kekuatan uang besar,” ujar Sebastian.

Sebab itu, hendaknya pemerintah perlu menelorkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Kisruh yang terjadi pada kebijakan pemetaan kanal 3G ini, ujarnya, akibat tidak adanya sistem hukum yang mengatur spesifik isu-isu telekomunikasi. “Regulasi masih menjadi pengganjal munculnya layanan data yang berkualitas,” tambahnya. (SPS; bahan dari yun/E-12; http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/76263). FR

Tulisan Lainnya :

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

code