RSS Feed     Twitter     Facebook

KD 62/2006 dicabut

Vote This Post DownVote This Post Up (+1 rating, 1 votes)
Loading...
   View : 3,584 views    Font size:

Bagai panas menyengat, tiba-tiba muncul petir menggelegar, mengejutkan semua manusia yang mendengarnya. Begitu juga halnya dengan KD yang baru diberlakukan oleh Dirut PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rinaldi Firmansyah awal 2012 ini dengan mencabut KD No. 62/PS940/SDM-20/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Pembinaan Pensiunan Karyawan Telkom yang ditandatangani mantan Dirut Telkom Arwin Rasyid, sekitar 13.500 pensiunan terperanjat, kaget.
Mengapa ? Ternyata KD yang baru dikeluarkan Rinaldi Firmansyah menegaskan KD No.62/2006 tidak berlaku lagi dan pembinaan terhadap pensiunan karyawan perusahaan “Merah Putih” tersebut diserahkan kepada Yayasan Dana Pensiunan Telkom (Yayasan Dapentel).
Dengan demikian “Orang Pertama” di BUMN papan atas ini telah dengan kesengajaan memutuskan talisilaturahmi dengan pensiunan Telkom. Karena melalui KD yang baru terbit awal 2012 ini pembinaan terhadap pensiunan Telkom tidak lagi merupakan tanggungjawab manajemen Telkom.
Keluarnya KD yang baru ditandatangani Rinaldi Firmansyah Dirut Telkom tersebut, terasa aneh karena Yayasan Dana Pensiunan Telkom mengemban tugas mengelola uang pensiunan karyawan Telkom. Padahal pensiunan itu dari Telkom bukan dari Yayasan Dana Pensiunan Telkom. Pasalnya, semua karyawan Telkom akan pensiunan.
Hasil investigasi Surabayawebs.com, lahirnya KD baru yang telah ditandatangani Rinaldi Firmansyah selaku Dirut Telkom tersebut, belum pernah dibicarakan dengan para pensiunan Telkom melalui organisasi pensiunan Telkom P2TEL. Juga tidak pernah dibicarakan dengan Yayasan Dapentel maupun dengan DPP Sekar Telkom.
Padahal KD 62/2006 telah dengan terperinci mengutarakan bahwa Telkom adalah Pembina pensiunan Telkom. Pada Pasal 1 ayat 4 disebutkan Pembinaan adalah suatu upaya perusahaan untuk mencapai lebih terjalinnya hubungan yang harmonis antara sesame Pensiunan, antara Pensiunan dengan karyawan dan antara Pensiunan dengan Perusahaan, sehingga tercipta ketenangan dan keserasian.
Pada ayat 5 Pasal 1 dijelaskan P2TEL (Persatuan Pensiunan Telkom) adalah organisasi Pensiunan Telkom yang dibentuk berdasarkan hasil Temu Karya antara Direksi Perumtel dengan wakil-wakil para pensiunan dari seluruh Indonesia pada 25 November 1980 di Bandung. Lalu diteguhkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Persatuan Pensiunan Perumtel pada 1988 di Bandung.
Maksud ditetapkannya keputusan itu agar dijadikan pedoman/dasar pembinaan pensiunan Telkom. Tujuannya adalah agar Pembinaan Pensiunan Telkom dapat dil;aksanakan secara tepat guna.
Pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Telkom menetapkan P2TEl adalah satu-satunya wadah pensiunan Telkom yang berhak pendapatkan pembinaan.
Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Jenjang organisasi P2TEL yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah jenjang dan struktur organisasi yang ditetapkan sesuai keterntuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART P2TEL.
Ayat 3 pasal ini dengan tujuan keselarasan, pembinaan P2TEL diatur sbb P2TEL tingkat Pengurus Pusat merupakan mitra binaan Direktur Sumber Daya Manusia c/q VI Industrial Relation. P2TEL tingkat Pengurus Wilayah merupakan mitra binaan Deputy Kadivre c/q Unit kerja yang ditunjuk. Pejabat operasional dalam koordinasi Kadivre membina P2TEL tingkat Pengurus cabang dan atau Komisariat.
Pada ayat 4 Pasal 3 ditandaskan pula agar terdapat sinkronisasi kemitraan binaan, Pengurus Pusat P2TEL setiap awal tahun menyampaikan usulan program kepada Direktur SDM c/q VI Industrial Relation untuk selanjutnya dievaluasi dan ditetapkan oleh Telkom.
Pasal 4 bentuk pembinaan oleh Perusahaan terhadap pensiunan diselenggarakan dengan cara antara lain mengadakan pertemuan konsultatif dengan P2TEL disetiap jenjang organisasi apabila diperlukan. Memberi kesempatan kepada para Pensiunan untuk ikut serta dalam ceramah-ceramah/penerangan-penerangan yang berkaitan dengan IBO.
Membantu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Wilayah dan Musyawarah Cabang. Memberikan fasilitas ruangan dan kelengkapannya untuk penyelengaraan organisasi P2TEL yang layak sesuai tingkatan organisasinya. Dan, sedapat mungkin memberikan bantuan untuk operasional organisasi P2TEL sesuai dengan tingkatannya.
Pada Pasal 6 tertulis Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan oleh Direktur SDM.
Pasal 7 ayat 1 Penutup dijelaskan bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor SK.22282/KP064/PEG-34/1985 tanggal 12 November 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ayat 2 dalam pasal ini disebutkan Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 November 2006 di Bandung dan ditandatangani Arwin Rasyid Direktur Utama PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.
KD Nomor 62/2006 ini tembusannya disampaikan kepada para anggota Direksi, para Kepala Divis/Kapus, Ketua KSO Divre VII KTI, Direktur Mitra KSO Divre VII KTI dan para Vice President/setingkat di Kantor Perusahaan. (Laporan : H. Erry Budianto; GS)-FR

Tulisan Lainnya :

  • Tidak ditemukan tulisan
You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “KD 62/2006 dicabut”

  1. UUNG PURWANTARA says:

    Pembinaan TELKOM terhadap P2TEL putus tidak putus sama saja, yang peting silaturahmi jalan terus. Harusnya juga P2TEL membina TELKOM agar TELKOM tetap exis dan mampu menjadi pemenang di kancah persaingan produk yah minimal mendo’akan. Sekarang yg jadi pertanyaan sejauh mana usaha para manager investasi DAPENTEL mengelola dana untuk mensejahterakan para peserta dana pensiunanya . Kalau DAPEN BNI aja bisa memberikan kenaiakan berkala penyesuaian sekedar untuk menggimbangi inplasi, Dapentel mana ? ayo tunjukan dong kalau DAPENTEL juga bisa.

  2. P2Tel yth, saya nilai memang negeri kita selalu tertinggal diberbagai bidang dibanding negera kawasan (tidak usah dibandingkan dengan AS,Jerman atau Korsel) disebabkan oleh melupakan sejarah. Proklamator RI Sukarno pada suatu kesempatan pernah menyatakan JASMERAH.Melupakan sejarah melupakan kebaikan orang-orang sebelum kita yaitu para pahlawan juga yang telah berjasa sebelumnya. Itulah memang kapitalisme semua dihitung dengan untung rugi . Oleh karena itu saya usulkan jika sampai detik ini Dirut belum memberi penjelasan tentang pencabutan KD ini, perlu dipertimbangkan melayangkan surat kepada Menteri BUMN, dgn tembusan Ketua DPR dan Presiden. Dari penjelasan pak Fatchur Rochmnan diatas tadi substansi bukan pada dana. Kalaupun pada dana sepanjang perusahaan ini masih berlaba, sangat wajar saya kira P2Tel diperhatikan. Kemudian saya sebagai pensiun Dini saja juga punya pengharapan dan doa agar PT Telkom ini bisa maju kembali seperti tahun 90 an. Jika dalam pikiran manusiawi PT Telkom murni tidak mungkin jaya kembali, dalam rencana Tuhan belum tentu
    Demikian saya sampaikan terimakasih

  3. Imsujoto says:

    Sampai saat ini, belum ada kejelasan lebih lanjut dari Direksi Telkom kepada P2TEL.

  4. Fatchur Rochman says:

    Berikut beberapa tanggapan dari temans Pensiunan dan diakhiri respon dari pak SPS :

    1. Fakta KD No. 62/2006 sudah dicabut(!). Talisilahturahmi dg Pensiunan Karyawan koq di-cabut. Aneh, ya?. Nilai Tali silahturahmi itu jauh lebih tinggi dari “uang”. Tali silahturahmi itu dirajut melalui proses sejarah perusahaan dan kelanjutan pengembangan jiwa-korsa karyawan Telkom. Aneh dicabut, ya?. Apakah yg melatar belakangi KD Pencabutan ini?

    Kalau memutus hubungan Tali sirahturahmi dg P2Tel (badan hukum) boleh2 saja, tetapi memutuskan sepihak tali silahturahmi dengan “orang pensiunan” karyawan Telkom, koq aneh bin janggal?

    Ini jaman terbuka, maka kita (pensiunan) perlu penjelasan latar belakang Direksi Telkom membuat keputusan. Ach….. persis kisah Malin kundang dari Sumatera Barat. Lihat-lah sebentuk “batu” di pantai Padang. Salam “… Malin Kundang…..” (ThW)
    ——-
    2. Sebaiknya P2Tel meminta penjelasan dan tidak tinggal diam.
    Dan merupakan kewajiban dari Direksi untuk menjelaskan keputusannya, apalagi kalau menyangkut nasib mantan pegawainya. Kita, sebagai bagian dari sejarah dan masih ingin melihat kemajuan Telkom, berhak mengetahui alasannya.

    Dari penjelasan tersebut, bisa diambil kesimpulan dan sikap selanjutnya dari P2Tel.
    Aneh kalau P2Tel diam, kecuali kalau sudah tahu apa alasannya. (Salam, AphD)
    3. Pak Dji/ThW,
    Judul topik bahasan dari Pak GS… KD 62/2006 Tali Ikatan P2Tel – Telkom Diputus ?… masih ada tanda tanya “?”; artinya bukan patah arang atawa talak tiga, mungkin sekedar ungkapan kaget kecewa.
    Setelah mengamati diskusi tentang pergantian/peralihan HUT Tlkm menjadi tgl 23/10/1856, terkesan warga pensiunan, setidaknya forum milis ini, masih memuliakan tgl 27/09/1945. Artinya ada beda persepsi fundamental dalam memaknai sejarah perusahaan antara pensiunan dengan pengelola perusahaan (yang sekarang). Maka berbagai dinamika perubahan kemudian, tidaklah mengherankan.
    Bila mengacu UU N0. 11/2010 tentang Cagar Budaya (pengganti UU. No. 5/1992), pemuliaan 27-09-1945 ada relevansi dengan nilai-nilai yang menyertai cagar budaya Gedung Sate/Museum Pos yang masuk cagar budaya Gol. A sesuai Perda Kota Bandung No. 19/2009. Gol. A (Utama) termasuk cagar budaya yang memenuhi 4 dari 5 kriteria : a. Nilai sejarah; b. Nilai arsitektur; c. Nilai ilmu pengetahuan; d. Nilai sosial budaya dan e. Umur. Nilai sejarah yg menyertai Gedung Sate/Kantor Pusat PTT dari berbentuk jawatan, PN, Perum sampai PT… tak tebantahkan. Sejarah dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara…
    Boleh jadi moment bersejarah pengiriman telegram elektromagnit perdana oleh Ir. Groll, Kepala Dinas Telegrap Pemerintah dari Batavia Centrum tanggal 23-10-1856 kepada Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud di Buitenzorg (Bogor) juga ada relevansi dengan cagar budaya sesuai Perda setempat dan atau perangkat teknis yg tersimpan di Museum Telekomunikasi TMII; atau argumentasi lain yang lebih cerdas. Minimal tidak membatalkan komitmen pensiunan terhadap 27-09-1945.
    Patut dibanggakan P2Tel mengadakan acara peringatan HUTnya yang ke-31 tahun lalu di lokasi cagar budaya Gedung Sate/Museum Pos Bandung. Andaikan “tali ikatan” itu betul putus, P2Tel masih bisa minta ijin ke Pemda Bandung guna ikut melestarikan kawasan cagar budaya Gedung Sate/Museum Pos. Namun rasanya tali silaturahmi dan keterikatan emosional tak mungkin diputus oleh lembaran surat. Salam Budaya, (rzs)

    4. Para Sahabat sehubungan dengan banyaknya tanggapan tentang masalah Pencabutan KD 62 tahun 2006 agar duduk persoalannya jelas dan anda dalam menanggapinya pun bernas, ijinkanlah saya memberikan penjelasan sebagai berikut :
    a) Pengurus Pusat P2TEL tidak pernah diberitahu ataupun diajak berembug tentang hal ini. Saya diberitahu oleh anggota pengurus pada hari Jum’at tanggal 2 Maret 2012, bahwa ada informasi tentang pencabutan KD 62 tahun 2006 tentang Pembinaan Pensiunan Karyawan Telkom yang semula oleh PT. Telkom Tbk, diserahkan kepada Dapen Telkom. Dalam salah satu konsiderans SK pencabutan tersebut adalah Surat Meneg BUMN Nomor S-196/MBU/2009 tanggal 23 maret 2009 (terlampir).
    b) Jika kita menyimak isi surat Meneg BUMN sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan upaya pencabutan Pembinaan yang dilakukan oleh Direktur Utama karena surat tersebut menekankan kepada penghentian alokasi anggaran secara bertahap dalam rangka mengoptimalkan kinerja BUMN, jadi tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan pembinaan antara pensiunan Telkom dengan orgnisasi di tempat kita pernah bekerja. Untuk dimaklumi bahwa P2TEL selama ini tidak pernah mendapatkan alokasi bantuan dana rutin dari PT. Telkom Tbk. Kita mendapatkan alokasi dana operasi dari Dapen Telkom sesuai dengan peraturan yakni 1 per mil dari jumlah yang dibayarkan kepada anggota, dan sebagian besar didistribusikan ke Cabang-cabang .
    c) Jika pembinaan dialihkan kepada Dana Pensiun Telkom maka ini merupakan kekeliruan besar karena anggota P2Tel tidak pernah menjadi karyawan DapenTel. Hubungan dengwn DapenTel adalah hubungan antara Peserta iuran pensiunan(saat anggota masih aktif) dengan Dapentel selaku Pengelola Iuran dan sebagai kewajibannya adalah membayarkan jumlah yang diwajibkan kepada para Peserta Iuran. Ibaratnya dalam suatu korporasi, kita adalah pemegang saham (peserta) dari Dapen Tel yang bertugas mengelola dana yang pernah kita setorkan. Jadi hubungan dengan PT. Telkom bukan terkait dengan masalah keuangan tetapi masalah historis emosional yang tidak mungkin dapat terputus walaupun seandainya KD 62/2006 benar-benar dicabut.
    d) Saya mengingatkan bahwa KD 62 tahun 2006 ditandatangani oleh Pak Arwin Rasyid dimana saat itu PT. Telkom sudah go public dan listed di New York Stock Exchange, terlebih lagi saat itu salah satu anggota BOD nya adalah Pak Rinaldi Firmasyah (yang tentunya mafhum tentang hal ini). Oleh karena itu sangat mengherankan jika tiba2 dikeluarkan Keputusan Direksi tentang Pencabutan Pembinaan Karyawan Telkom. Dan apakah anggota Direksi yang berasal dari intern PT. Telkom sudah mengetahuinya adanya pemutusan hubungan bersejarah ini. Ternyata BOD dari telkom )kecuali sdr Faisal Syam dan sdr Sudiro Asno) tidak mengetahui hal ini karena dua hari yang lalu saya berbicara dengan pak Ermady tentang hal ini dan beliau pun sangat terkejut dan akan mengecek duduk persoalannya, saya sampaikan mudah2an keputusan ini tidak benar karena SK nya sendiri belum ada nomornya serta belum diterima secara resmi oleh P2TEL.
    e) Demikian untuk dimaklumi dan jika ada yang bertanya tentang hal ini Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasi sebagaimana yang saya ketahui, dan dapat memberikan penjelasan sebagaimana mestinya. Saya minta kita rapatkan barisan dan jangan bertindak sendiri-sendiri, kami berusaha untuk mendapatkan penjelasan dari Direktur Utama tetapi sampai saat ini tidak bersedia unuk bertemu. Tadi pagi (Rabu tgl 7 Maret 2012), saya dan pengurus baru diterima oleh Ketua DPR-RI, beliau pun sangat terkejut dan merasa aneh… komentarnya semestinya tidak terjadi dan tidak boleh terjadi. Hal ini akan diteruskan kepada Komisi VI yang membidangi BUMN untuk menindak lanjutinya. . One for All and All for One…. P2TEL. Salam perjuangan. (Sps)

Leave a Reply

*