Kini berita2 berseliweran antara benar atau salah, kadang sulit membedakan. Misa Proyek infrastruktur yang selesai dibangun akan dijual. Lanjut Negara dapat apa, semua dikuasai pihak lain. walau kembali ke Negara 30 tahun lagi sudah rusak berat. Dikutip dari CNN Indonesia, ada berita berbeda, silahkan.
Kemenhub siapkan lelang terbuka 16 proyek pembangunan bandara / pelabuhan. Lelang direncanakan pada Januari 2018 dapat diikuti perusahaan pelat merah pusat dan daerah, maupun swasta.
“Awalnya, kami mau konservatif by law jika dikerjakan BUMN [dapat] tanpa lelang, lalu kami akan kerjasamakan dengan swasta dan mayoritas BUMN. Kini swasta mau [mengerjakan], jadi dilelang,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi di sela gelaran Indonesia Economic Forum: Understanding Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta (23/11).
Budi enggan sebut perkiraan nilai seluruh lelang proyek2 itu. Kemenhub punya 20 proyek pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan. Sebanyak 4 di antaranya telah dilepas pengerjaan ke BUMN Pelindo dan BUMD.
Budi mengungkap, peningkatan konektivitas itu keharusan Indonesia. Dengan konektivitas, proses transportasi dan logistik berjalan lancer, lebih efisien dan menekan biaya. Pemerintah tak bisa sendiri, perlu peran BUMN-swasta bersama membangun. Dengan menggelar lelang, Budi berharap pemerintah mendapatkan harga kompetitif.
“Akan ada pelabuhan dan bandara kita lelang terbuka. Biar ada komparasi. Jangan2 kalau dengan Pelindo angkanya [angka penawaran] tidak kompetitif tapi dengan swasta bisa kompetitif,” jelasnya.
Menurut mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini, swasta berminat masuk bandara atau pelabuhan yang bersifat komersial dan berpotensi volume kepadatan tinggi. Salah satu bandara yang menurut Budi layak digarap oleh swasta adalah Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Bima, NTB.
Pemenang lelang akan mengerjakan proyek berskema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP) misalnya menggunakan sistem konsesi terbatas untuk jangka waktu tertentu. Sebelum melelang, proyek2 itu harus dapat penilaian (appraisal) dari Kemenkeu dan konsultan independen.
Budi membantah tudingan pemerintah bakal menjual proyek pembangunan dan pengembangan layanan publik ke swasta. “Saya pikir, kami akan buka diri seluasnya tapi yang harus diperhatikan itu dua hal. Pertama, terbatas dan integritas harus terjaga dengan pemerintah” jelasnya.
Kemenhub menandatangani MOU dengan ADB untuk membantu merealisasikan skema PPP dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi.
Budi berharap kerja sama dengan ADB ini dapat memberi konsep berbentuk transfer pengetahuan terkait skema kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur di negara lain. (gir; Safyra Primradhita)
Monggo lengkapnya klik aja : (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171123132915-92-257579/pemerintah-akan-lelang-16-proyek-bandara-dan-pelabuhan/)-FatchurR
