Jakarta – Kab. Banyuwangi, Jatim, berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014 dari Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anugerah ini diberikan untuk kabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan terbaik.
Ada 12 kabupaten/kota terpilih dari tota 529 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyuwangi jadi salah satu yang terbaik dari 6 kabupaten/kota yang meraih penghargaan tingkat Utama (perencanaan terbaik). Adapun enam kabupaten/kota lain meraih penghargaan tingkat Pratama (perencanaan yang baik).
Penghargaan diberikan Menteri PPN / Bapenas Armida Alisjahbana kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta. Armida menuturkan, penghargaan ini diharapkan melecut daerah untuk mendesain pembangunan kabupaten/kota lebih baik. “Ke depan harus makin banyak daerah yang punya perencanaan baik, komprehensif, terukur, dan tentu saja dapat dilaksanakan,” ujar Armida.
Tim penilai penghargaan ini terdiri atas pakar, termasuk melibatkan tim independen dipimpin Prof Herman Haeruman dari IPB Bogor. “Penghargaan ini harus jadi insentif bagi pemda untuk mewujudkan desain pembangunan yang baik demi perwujudan kesejahteraan rakyat,” kata Armida.
Bupati Banyuwangi Abdullah AA mengatakan, desain pembangunan harus bersumber pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Pemda mesti memiliki bank data yang kuat. “Data dan analisis yang salah terhadap permasalahan masyarakat, menghasilkan program buang-buang uang. Itu yang kami hindari.
Data permasalahan harus presisi, sehingga program yang kami lakukan bisa menjawab kebutuhan publik,” ujar alumnus studi kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tersebut.
Perencanaan pembangunan, kata Anas, juga harus berani menerabas kebekuan dan tidak hanya terkungkung pada anggaran. Program pembangunan jangan berorientasi pada proyek yang bermuara pada anggaran.
“APBD itu kapasitas fiskalnya terbatas, kalau mengandalkan APBD, itu-itu saja program pembangunan. Makanya di Banyuwangi kita terobos, kita perbanyak inovasi dengan skema public private partnership. Sinergi pemda, BUMN, swasta, dan publik untuk optimalkan pembangunan,” papar bupati 40 tahun itu.
Mekanisme penilaian penghargaan ini dilakukan secara berjenjang mulai tahap evaluasi dokumen perencanaan hingga verifikasi lapangan. Ada empat kriteria penilaian, yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran.
Kriteria-kriteria itu menjelaskan mulai dari bagaimana keterkaitan perencaan kabupaten/kota dengan provinsi, konsistensi terhadap isu-isu yang digarap dalam prorgam, memenuhi aspek pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment, serta mempunyai keterukuran hasil pembangunan.
Setelah evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas memverifikasi dengan sejumlah parameter, di antaranya apakah perencanaan itu memenuhi aspek penyerapan aspirasi tingkat bawah (bottom-up), pelibatan unsur publik, LSM dan mahasiswa dalam perencanaan, sampai inovasi program pembangunan. (Penulis: Feriawan Hidayat/FER; http://www.beritasatu.com/ekonomi/181055-banyuwangi-raih-penghargaan-perencanaan-pembangunan-terbaik-di-indonesia.html)-FatchurR