Telkom terus membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia untuk menghadirkan layanan broadband, mobile dan fixed broadband. Ini program prestisius Telkom bernama Indonesia Digital Network (IDN).
Direktur Network Telkom Abdus Somad Arief mengatakan, program IDN itu mencakup pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) berupa jaringan kabel serat optik penghubung pulau2 utama di Tanah Air, jaringan kabel serat optik ke rumah2 dan gedung2 perkantoran dan pemerintahan. Telkom terus membangun jaringan backbone yang menghubungkan Indonesia dengan luar negeri.
“Saat ini, Telkom sudah membangun jaringan backbone sepanjang 77 ribu kilometer kabel serat optik, dan 13,2 juta homepass. Homepass artinya rumah yang sudah dilalui kabel serat optik. Sampai akhir tahun ini, kita akan tambah lima juta homepass sehingga menjadi 18,2 juta homepass,” kata Direktur Network Telkom Abdus Somad Arief dalam diskusi “Broadband Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Depan” di Jakarta, Kamis (21/05).
Abdus Somad Arief yang akrab disapa ASA mengatakan, saat ini jaringan backbone Telkom baru menghubungkan Banda Aceh hingga Jaya Pura. “Tapi, 10/5/15, Presiden Jokowi meresmikan Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari. Jadi, kalau sekarang kita belum berani nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nanti, September 2015, proyek SMPCS selesai, dan jaringan Banda Aceh ke Sabang juga selasai sehingga kita berani nyanyi Sabang sampai Merauke,” kata ASA.
Dirjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informasi Kemenkominfo Muhammad Budi Setiawan mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan Broadband Plan Indonesia (BPI) pada Oktober 2014. Pemerintah berencana menginvestasikan Rp 278 triliun untuk rencana dalam masterplan tersebut.
Dalam BPI itu, pemerintah menargetkan, hingga 2019, ada 71% wilayah perkotaan atau 30% populasi perkotaan yang mendapat layanan internet supercepat, dengan kecepatan 20 Mbps. Sedangkan untuk wilayah perdesaan, BPI menargetkan 49% rumah tangga di perdesaan atau 6% dari total populasinya bisa menikmati layanan broadband dengan kecepatan 10 Mbps.
Sedangkan Ketua Umum Mastel Kristiono menyambut baik hadirnya masterplan BPI di penghujung pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, yang perlu dikritisi adalah dalam pelaksanaannya.
“Rencana oke, entah sudah sempurna atau belum, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaannya. Apakah masterplan ini cocok dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) pemerintah?” kata Kristiono, yang mantan Dirut Telkom ini.
Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai harapan, lanjut Kristiono, pemerintah perlu menunjuk Chief Information Officer (CIO) pemerintah. “Kalau Telkom Group ada CIO atau CTO yang dipegang pak ASA. Sekarang siapa CIO Pemerintah? Kalau menurut Mastel, Presiden terlalu sibuk untuk mengurus ini, maka sebaiknya CIO itu diserahkan kepada Wapres” kata Kristiono.
Isu kedua yang dikritisi Kristiono adalah regulasi. Ini industri ICT atau telematika. Gabungan telekomunikasi, broadband, penyiaran. Telkom sudah tidak lagi bilang sebagai perusahaan telekomunikasi, tapi perusahaan telematika. Semua sudah berbasis broadband. Oleh karena itu, regulasi harus segera bisa menyesuaikan diri. (http://www.telkom.co.id/diskusi-terbatas-bertema-broadband-sebagai-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-masa-depan.html)-FatchurR