Jakarta-Jokowi, meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang dan Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau2 terdepan serta daerah perbatasan di Batang, Jateng. Pembangunan PLTU Batang yang menelan US$ 4 miliar dan sempat tertunda 4 tahun, diharapkan beroperasi tahun depan.
PLTU Batang merupakan proyek pola Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dan jadi showcase KPS skala besar pertama bernilai investasi lebih dari US$ 4 miliar. “Tidak boleh ada lagi proyek2 mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan tanah,” kata Preside melalui keterangan tertulis yang disampaikan Staf Khusus Presiden (SKP), Teten Masduki, di Jakarta, Jumat (28/8).
Pemerintah, secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Sebab, tanpa terobosan Indonesia akan mengalami krisis listrik, pada tahun 2019.
“Tidak ada satu orang pun yang akan menyangkal bahwa listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Rakyat membutuhkan listrik untuk menopang kehidupannya sehari-hari dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional,” katanya.
Terkait program elektrifikasi di pulau-pulau terdepan, kata Teten, Presiden Jokowi mengatakan, anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin.
Pengusaha konveksi, warung2, dan UKM bisa hidup, dan semua itu butuh listrik. Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan dan daerah perbatasan itu mencakup 13 provinsi, yaitu DI NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Kalbar, Kaltim, Kalimantan Utara, Sulut, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua.
Daerah-daerah tersebut nantinya akan difasilitasi 149 unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 195 gardu, dan total daya 67.800 kW sehingga dapat melayani lebih dari 35 ribu pelanggan.
Pada akhir 2019 mendatang, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 97% dan pada tahun 2020 menjadi 99% dari jumlah rumah tangga di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu selama periode 2015-2019, sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35,000 MW.
“Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan, untuk merespon permintaan pasokan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit baru harus tetap diadakan. Diakuinya, bisa saja permintaan jauh lebih cepat sehingga terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik.
“Menghadapi situasi keterbatasan pasokan listrik ini, pemerintah tetap berupaya untuk mempercepat penanggulangan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah. Tujuan pembangunan pembangkit listrik ini untuk kepentingan seluruh rakyat banyak,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak bisa berdiam diri atau cari aman ketika muncul berbagai masalah dalam pembangunan infrastruktur. Apabila terlambat, dampaknya berupa krisis listrik akan langsung dirasakan hanya dalam waktu beberapa tahun ke depan.
“Skema KPS diproses terbuka, kompetitif, transparan, dan akuntabel harus jadi contoh untuk PKS pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta, karena dana APBN tidak cukup membangun semua infrastruktur yang diperlukan rakyat ” katanya. (Novy Lumanauw/FER; Investor Daily dan http://m.beritasatu.com/nasional/302580-telan-investasi-us-4-m-jokowi-resmikan-pembangunan-pltu-batang.html)-FatchurR