Merdeka-Salah satu konsentrasi pemerintahan Jokowi : Beroperasinya tol laut. Banyak yang salah sangka memaknai tol laut. Ada yang anggap tol laut itu membangun jalan tol di atas laut. Kepada tim merdeka.com, Dirut PT Pelni menggambarkan gamblang proyek tol laut yang sedang mereka kerjakan.
Tol laut tak seperti yang dibayangkan sebagian orang. Melainkan berfungsi mengurangi disparitas harga yang mencolok di daerah2 terpencil Indonesia dengan di pusat2 kota dengan memanfaatkan jalur laut.
“Kalau tol laut yang dikerjakan Pelni didasari Perpres 106 November 2015. Perpres itu dasarnya untuk mengurangi disparitas harga di daerah terpencil terluar. Dasar barang2 yang diangkut oleh Perpres itu No. 71: barang pokok dan barang penting. Barang pokok dan penting itu ada 18 item,” kata Dirut Pelni, Elfien Guntoro.
Perpres tersebut, diturunkan ke Permen dan juga SK dari Dirjen Kemenhub. Intinya mengurangi disparitas harga, atau paling tidak Pelni ditugaskan melayari rute-rute yang ditetapkan Dirjen secara regular liner services atau dengan jadwal tetap.
“Awalya dari Jawa keluar Jawa, karena sentral produksi kita 80% di Jawa. Itu yang dikerjakan Pelni dan antara November-Desember 2016 kapasitas untuk ke arah timur meningkat, Ada yang lebih dari 100%. Kenapa lebih 100%? Karena ada transitment dari Surabaya-Makasar ke Papua,” papar Elfien.
Untuk tol laut ke Natuna, PT Pelni menggunakan kapal besar berdaya angkut 2.400 ton. Tapi diakui Elfien, P. Natuna butuhnya 500 ton perbulan. Di sana belum tersedia transportasi, gudang dan sarana prasarana lain. Kalau bawa barang lebih dari 500T, susah cari gudang dan siapa yang mengonsumsinya.
“Kemarin kita kerja sama dengan Sinergi BUMN, RRI, Pelindo kita juga bawa enggak bisa banyak, karena kita sandar di pelabuhan yang bukan pelabuhan kotanya. Nah itu jauh dari kota itu (tujuan), barang juga mesti dibawa ke sana. Jadi kapal kita terisi maksimal 500 ton.”
“Kelihatannya tidak sesuai. Karena kalau kita ke sana 5 bulan terakhir, kapal tidak bisa masuk ke sana, karena kapal kecil tidak mungkin menjangkau pulau terluar, ombaknya tinggi. Akibatnya, kapal tidak bisa masuk sampai sebulan, beras sulit. Kita ingin ada kapal yang bisa menembus ke sana, karena kapal besar yang dibutuhkan,” imbuh Elfien.
Sebenarnya tol laut ini ada di pemerintahan sebelumnya, zaman SBY atau Presiden2 lain. Karena pemerintahan Presiden Jokowi sangat konsen di bidang kemaritiman, sehingga tol laut jadi prioritas dan program unggulan. Pemberitaan pun lebih gencar.
“Tol laut itu harusnya konektivitas antar pulau semua harus tol laut. Contoh PT Pelni punya 26 kapal penumpang yang mengarungi semua kepulauan. Dia singgah di 96 pelabuhan kapal penumpang. Mulai tahun ini ditugasi 46 kapal perintis menyinggahi 301 pelabuhan. Kita juga ada 6 kapal ternak, itu bagian dari tol laut. Semua kalau terkonektivitas itu suatu rangkaian tol laut. Kalau lihat peta trayek kita ini satu2nya terbesar di dunia.”
Untuk saat ini, ldigarap dengan Kementerian BUMN istilahnya “Rumah Kita” atau pusat logistik dari BUMN. Di sana ada Pelindo, Bulog, Pelni dsb, tujuannya menyiapkan pusat2 logistik yang bisa dibawa untuk mengisi kapal2.
“Ke arah timur, sudah bagus, tapi yang ditarget kembalinya. Dari timur itu tidak ada sentral produksi. Sampai saat ini yang dibawa garam, rumput laut, ikan. Ini masih kita petakan, hasil daerah apa yang kita bawa. Nah ini untuk mengisi load factor kita apa yang dibawa baliknya.”
Bahwa logistik hanya 20% untuk transportasi lautnya. Sebanyak 30-an % ada di pelabuhan. 50% ada di interland. Saat ini Pelni mengembangkan kapal2 Pelni sampai ke Timika, Papua. Dari Timika kalau mau dibawa ke Wamena yang di pegunungan harus lewat udara.
Dari pelabuhan Timika ke bandara 47 km jaraknya, harus disiapkan kendaraan. Pelni mengharapkan tak hanya tol laut yang sea way, antara pelabuhan ke pelabuhan. Kontainer-nya harus dilihat, end to end.
“Ini kita usulkan ke pemerintah perbaikan Perpres, itu isinya sea way, pelabuhan ke pelabuhan, supaya bisa end to end. Berarti ada intermoda. Ini kita garap dan dirapatkan di kelembagaan. Mudah2an ini bisa berjalan, dan semua menyiapkan ke sana” harapnya.
Elfien mengharap pemerintah menciptakan ekonomi pemerataan. Jadi perlu pengembangan2, sentral2 produksi di luar Jawa. Supaya ada keseimbangan. “Tapi sebelum itu paling tidak barang pokok ini harus bisa dinikmati yang sama oleh rakyat timur.
Kalau itu tugas pemerintah, harus intervensi. Kalau enggak, UU mengatakan itu. Ada PP, peningkatan daerah tertinggal. Ini yang harus kita pakai. Jadi sandang pangan papan itu bisa terdistribusi dengan baik,” harap Elfien.
Elfien menampik dugaan saat ini tol laut kurang diminati lantaran banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Justru sebaliknya, saat ini banyak pihak yang berlomba ikut berpartisipasi mengembangkan tol laut.
“Kata siapa? Dulu kita mati2an set-up bikin survei, bikin trayek pelabuhan. Kita enggak asal bikin trayek. Pelabuhannya, alurnya seperti apa, bisa sandar atau tidak, kan butuhdi survei. Dulu, 3 bulan awal belum full, kini sudah, karena tarifnya disubsidi. Sebab barang pokok itu harus sampai dan tidak mahal. Dengan tol laut harga punya swasta turun, selama ini tidak natural, itu jadi permasalahan.
Sekarang semua swasta minta punya jatah. Yang memulai ini yang berat. Semuanya ini kita mati2an bantu pemerintah, bisa membantu barang2 itu bisa sampai ke daerah timur,” ungkapnya. (Lia; Anwar Kgumaeni Ibnu Siena; https://www.merdeka.com/uang/dirut-pelni-bicara-perkembangan-tol-laut-ala-presiden-jokowi.html)-FatchurR