(republika.co.id)- JAKARTA; Pemerintah mengubah prioritas penggunaan dana desa 5 tahun ke depan. Dana desa tak diutamakan membangun infrastruktur, tapi memberdayakan perekonomian warga desa. Agar tingkat kemiskinan di perdesaan terus berkurang.
Kemendes PDTT menyatakan, ada 4 program prioritas dana desa. Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan, program2 itu diharapkan meningkatkan kontribusi desa terhadap perekonomian nasional. “Targetnya, perekonomian desa berkontribusi 2% terhadap PDB” kata Anwar ke Republika, (16/7).
Program prioritas pertama mendorong perbaikan kualitas SDM perdesaan. Selama ini, pemerintah fokus pada perbaikan infrastruktur. Setelah infrastruktur terbangun, kompetensi warga desa harus meningkat agar dapat memanfaatkan pembangunan di wilayahnya.
Kemendes akan melatih keterampilan masyarakat desa. “Pelatihan disesuaikan kondisi tiap desa, contoh pertanian” katanya. Kemendes juga mendorong didirikannya industri pascapanen. Industri ini penting karena banyak masyarakat yang menjual produk hasil panen tanpa diolah. Padahal, produk olahan memiliki nilai tambah.
Keberadaan industri pascapanen bakal menyerap tenaga kerja di perdesaan dan meningkatkan pendapatan. Jika pengangguran berkurang dan pendapatan warga meningkat, maka makin banyak masyarakat desa yang keluar dari garis kemiskinan.
Kemendes mendorong pemda memperbaiki konektivitas wilayah perdesaan dengan perkotaan sesuai arahan Presiden. Perbaikan konektivitas, termasuk sisi teknologi informasi (TI). Diharapkan membuat masyarakat desa melek teknologi dan dapat melakukan jual beli dalam jaringan (daring).
Rekomendasi ke-4, Kemendes minta tiap desa punya produk unggulan dan memaksimalkan tiap potensi. Desa yang berpotensi pariwisata di anjurkan mengembangkannya. “Kami gandeng Kemenpar untuk menciptakan desa wisata. Warga desa juga diarahkan menciptakan kerajinan unggulan,” katanya.
Dia harap program dana desa semakin berkontribusi mengurangi kemiskinan, apalagi jumlah dana desa yang dikucurkan hingga 5 ke depan lebih besar dari sebelumnya, yaitu Rp 400an triliun.
BPS mengumumkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan (Maret 2019) 15,15 juta jiwa atau 12,85%. Jumlah itu turun 393.400 orang dari 15,54 juta (September 2018). Presiden saat ratas membahas RAPBN 2020 (15/7) menginstruksikan para menteri agar RAPBN mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
Pemberian bansos tetap dimaksimalkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Kemensos menargetkan, 10% atau 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang totalnya 10 juta KPM dapat tergraduasi atau keluar dari kemiskinan 2020.
“Kemensos terus berupaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya mewujudkan target graduasi 1 juta KPM PKH pada 2020,” kata Mensos Agus Gumiwang, kemarin.
Untuk mewujudkan target ini, Kemensos memperkuat peran pendamping PKH melalui peningkatan kapasitas dan mutu SDM PKH. SDM PKH itu pelaksana PKH di lapangan terdiri atas pendamping PKH, koordinator kota, koordinator kabupaten, dll. “Peningkatan kualitas SDM PKH jadi keniscayaan bisa membimbing KPM PKH agar semakin banyak yang tergraduasi,” ujar dia.
Selain itu, Kemensos bekerja sama dengan Kemenperin untuk memberi pelatihan kepada KPM PKH agar bisa berwirausaha, mulai dari pelatihan pengelasan hingga pengolahan kerajinan bambu serta makanan.
Direktur Riset Institute for Development of Economic and Finance Berly Martawardaya mengatakan, tingkat kemiskinan kini satu digit akan makin sulit untuk diturunkan. “Perlu terobosan baru,” katanya.
Ia apresiasi turunnya kemiskinan. Namun, ada 8 provinsi, tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali dari tingkat kemiskinan nasional. Ke-8 provinsi itu : Aceh (15,3%), Bengkulu (15,2%), NTB (14,6%), NTT (21,1%), Gorontalo (15,5%), Maluku (17,7%), Papua (22,2%), dan Papua Barat (27,5%). “Hal itu jadi prioritas kerja pemerintah” kata dia.
(rr laeny sulistyawati/adinda pryanka, ed:satria kartika yudha; (Red : Budi Raharjo; Bahan dari : https://www.republika.co.id/berita/purhe2415/dana-desa-jadi-senjata-entaskan-kemiskinan-di-perdesaan)-FatchurR *