Pemerataan kesejahteraan dapat dicapai dengan macam2 cara. Cara bertahap (gradual) atau terobosan (revolusional) mempercepat dan memangkas kebuntuan birokrasi. Republik Indonesia yang berciri kepulauan teramat luas untuk dikelola dengan cara biasa.
Salah satu program Nawa Cit, membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah2-desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini implementasi UU desa sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah, khususnya pedesaan di KTI dan pulau2 terluar (di garis depan) serta perbatasan.
Percepatan pembangunan Infra struktur
Membuka jalur distribusi dan mempercepat alur perekonomian perlu infrastruktur. Satu poin Nawa Cita : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. Hal ini dengan pembangunan infrastruktur : Jalan baru 2.000 km, 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, dan 10 kawasan industri baru.
Program Nawa Cita sesuai pepatah Tiongkok: “Jika ingin kaya raya, bangunlah jalan raya”. Dengan makin baik dan meratanya infrastruktur niscaya mobilitas manusia, barang, dan jasa makin cepat, tak lagi terkendala rusaknya infrastruktur yang terdapat di beberapa kawasan Indonesia.
Pemeerataan dan persatuan Indonesia.
Kemunculan Gerakan GAM dan OPM berawal ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah sentralistis. Hasil sumber daya alam (SDA) Aceh dan Papua yang berlimpah tak menyejahterakan penduduk lokal, justru hasil SDA hanya dinikmati segelintir elit di Jakarta.
Menciptakan keadilan dan persatuan Indonesia harus terjaga. Angka kemiskinan di desa dan kota turun, tetapi jurang perbedaan keduanya besar. Ini karena mutu infrastruktur yang berbeda di masing2 daerah.
Diwujudkanlah pembangunan tol Trans-Sumatera, Trans-Jawa, Trans-Papua, dan jalan2 perbatasan. Peningkatan kualitas infrastruktur ini memudahkan mobilitas warga. Makin terhubung satu wilayah dengan wilayah lain, meningkatkan interaksi sosial perekonomian antar warga, antar kota, antar kabupaten, dan antar provinsi dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan Indonesia.
Terobosan peraturan dan percepatan Proyek Infrastruktur
Blusukannya Jokowi, efektif mengurai akar masalah. Jokowi dapat mengidentifikasi hambatan dan persoalan suatu kasus. Selama ini pembangunan infrastruktur terkendala persoalan izin, terutama pembangunan infrastruktur yang melalui kawasan hutan.
Mengubah Halaman belakang dan membangun pinggiran
Perbatasan makin bersolek : Entikong, Kab-Sanggau, Kalbar, berbatasan Serawak, Malaysia. Pembenahan Entikong dengan membangun jalan raya perbatasan RI – Malaysia 1.900 km. Entikong masuk 50 kecamatan perbatasan dapat prioritas. Warga diakhiri deritanya sebagai warga “belakang’.
Paradigma ini diubah pemerintahan Jokowi-JK. Membangun dari pinggiran. Arahan pemerintah melalui Kemen-PUPR untuk membangun infrastruktur secara masif di luar Pulau Jawa. Pembangunan harus Indonesia Sentris, ungkap Presiden Jokowi.
Berkat mengurangi subsidi BBM yang per tahun 250 triliun, kini tampak hasil dalam bentuk alih rupa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan dan pinggiran (pelosok).
Kurang lengkap? Silahkan klik : https://seword.com/ekonomi/infrastruktur-adalah-kunci/)-FatchurR
