(cnbcindonesia.com)-JAKARTA; Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan digitalisasi sistem pembayaran dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, bukan hanya generasi milenial atau yang ada kota besar saja.
Justru digitalisasi dimulai masyarakat berpenghasilan rendah melalui program pemerintah seperti bansos, Kartu Prakerja, atau bantuan lain. BI juga bekerja sama dengan pemerintah, jasa sistem pembayaran seperti perbankan dan non bank, hingga e-commerce
“Yang terpenting punya pengalaman lalu jadi kebiasaan,” katanya di Webinar bertajuk “Sistem Pembayaran Digital Jadi Jurus Ampuh Saat Pandemi Covid-19 & Masa Depan”, (3/9/2020). Selain itu digitalisasi bisa dilakukan dengan meningkatkan transaksi Pemda yang menggalakkan pendapatan asli daerah (PAD) baik dari QRIS, hingga uang elektronik.
Saat ini Pemda tengah aktif retribusi pasar, pembayaran STNK, atau pajak lainnya dengan menggunakan uang elektronik yang tidak terbatas hanya milik non bank, tetapi juga bank seperti BCA dan Mandiri.
“Penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dengan bank dan non bank berinovasi dengan uang elektroniknya, dan non bank ada big 5 seperti Ovo, Gopay, Link Aja dll” katanya.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan cashback dalam proses digitalisasi. Program yang diinisiasi misalnya bangga buatan Indonesia yang mendorong dari sisi pasokan, sehingga UMKM didukung dan juga produknya masuk ke e-commerce. Pembayaran di platform e-commerce tidak hanya terbatas pada uang elektronik, sehingga semakin membuka peluang digitalisasi.
“Untuk konsumen akan ada program mendorong dari sisi demand, akan ada cashback dari pemerintah. Bapak ibu akan berbelanja pakai uang elektronik dan QRIS, dan dengan e-commerce,” kata Filianingsih.
BI mengungkapkan data menarik transaksi e-commerce sebelum Covid-19 hingga pandemi berlangsung. terjadi kenaikan volume dalam transaksi di toko online.”Di masa pandemi perilaku masyarakat beralih ke digital. E-groceries meningkat, e-payment meningkat. Volume di triwulan II-2020 meningkat walau nominal turun sedikit karena pengaruh daya beli yang belum pulih,” katanya.
Data yang diungkap BI pada triwulan I-2020, transaksi e-commerce 275,8 juta kali, namun nominalnya mencapai Rp 58,5 triliun. Sementara di triwulan II-2020 volumenya mencapai 383,5 juta dengan nilai transaksi hingga Rp 55,9 triliun.
“Ada masyarakat yang nggak pernah belanja online jadi belanja online. Walau nominal transaksi turun, tapi mereka jadi belanja via online,” tutur Filianingsih.
Sebagai informasi Webinar oleh CNBC Indonesia dan didukung OVO ini menghadirkan pembicara, yakni Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Plt. Dirut Bank Mandiri Hery Gunardi, Dirut BTPN Ongki W. Dana, Presfir IBM Indonesia Tan Wijaya, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta serta Dirut Bank Bukopin Rivan A Purwantono.
(dob; dob; Rahajeng Kusumo Hastuti; Yuni Astutik : Bahan dari : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200903162929-37-184221/bi-digital-payment-bukan-hanya-buat-orang-kota)-FatchurR *
