Sejak bulan Desember 2025 hingga Februari 2026, banyak berseliweran pertanyaan tentang Pelaporan Pajak Spt yang diperbaharui menjadi Sistem Perpajakan CoreTax.
Ada yang mencoba sendiri, meraba raba caranya, ada pula dikerjakan bersama atas bimbingan pengurus PC P2Tel dan ada pula yang meminta petunjuk dari Kantor KPP (Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kotanya)
Beberapa diantaranya ada yang belum berhasil karena Data Pemotongan pajak dari Dapen, belum nge link ke Sistem CoreTax dan kini semua data pemotongan dll telah siap dan ngelink ke sistem tersebut
Sebelum disajikan cara mengisinya, marilah kita kenali dulu apa itu CoreTax
1-Dasar Hukum
PMK No. 81/2024 tanggal 14/10/2024: Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Dan efektif mulai berlaku tanggal 1/1/2026.
PMK itu memudahkan para Wajib Pajak (WP). di antaranya:
a-Registrasi lebih mudah, bisa di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless).
b-Tersedianya Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account), bisa diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan WP melaksanakan hak dan/atau memuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Dll
2-Yang perlu kita siapkan :
a-User Name dan pasword (umumnya No NPWP atau KTP) aatau gunakan “Ganti password”,
b-Hati hati menyalin Chaptcha yang umumnya kurang jelas. Itu singkatan dari Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart), suatu teknologi keamanan berupa uji-respon untuk membedakan manusia asli & Robot
c-PMP Telkom (WP), tak perlu mengunduh data potongan pajak, dari Simpuldapen telkom, karena semua data telah tercantum pada sistem tersebut
d-Data Yang perlu kita siapkan :
d1)-Keuangan misalnya Nama Bank dan nilainya akhir 2025
d2)-Harta tidak bergerak, Nilai dan tahun perolehan, serta Nilai sekarang
d3)-Harta bergerak, lengkapi juga Nilai dan tahun perolehan, serta Nilai sekarang
Selainnya relatif mudah dengan mengikuti petunjuk terlampir
3-Tambahan
Tidak kalah pentingnya adalah berita yang berseliweran bahwa : “Katanya penghasilan sampai Rp 10.000.000/bulan bebas pajak?”
Berikut penjelasannya :
Berdasarkan PMK No 105/2025, maka Karyawan dengan gaji maksimal Rp10 juta di sektor padat karya tertentu bebas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada 2026.
Dalam beleid itu ada 5 sektor yang pekerjanya berhak menerima insentif, yakni industri alas kaki, tekstil n pakaian jadi, furnitur, kulit & barang dari kulit, serta pariwisata.
Dengan demikian para ASN, Karyawan BUMN atau Anda PMP Telkom tetap berlaku yaitu Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk WP Pribadi berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan sebesar Rp54.000.000/tahun atau Rp4.500.000 per bulan.
Demikian mudah mudahan bisa dipahami
(FatchurR-PP P2Tel)-FR *
a-Registrasi_Akun_Coretax
b-Buku_Manual_Coretax
