JAKARTA, KOMPAS.com – Kalsel berencana membangun jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Kalimantan, dan Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru sepanjang 5.880 meter. Jembatan ini juga rencananya akan dijadikan sebagai tengara Provinsi Kalimantan Selatan.
Rencana ini mengemuka saat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Gubernur Kalsel Rudi Arifin yang didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan Noormiliyani, dan Ketua Bappeda Kabupaten Kota Baru Anshar Nur, dan Ketua Bappeda Tanah Bumbu Mahyuni, di Jakarta, (3/8/2015).
Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari langkah-langkah percepatan pengembangan kawasan potensial di bagian Selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Basuki menyatakan jembatan penghubung ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
“Jembatan penghubung juga merupakan bagian dalam kerangka pengembangan kawasan strategis, khususnya pengembangan Kawasan Industri Batu Licin dan Kawasan Industri Jorong di Kalimantan Selatan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat di bagian selatan Pulau Kalimantan,” tutur Basuki.
Rudi menambahkan, dalam rancangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut telah dianalisa dari aspek pengembangan kewilayahan, aspek aspirasi lokal daerah, aspek sistem jaringan, aspek teknis, dan pembiayaan.
Dari keempat aspek tersebut, terdapat tiga alternatif lokasi jembatan, yakni alternatif 1 Tarjun sepanjang sekitar 6.200 meter, alternatif 2 di Pulau Suwangi sekitar 8.320 meter dan alternatif Tanjung Serdang sepanjang sekitar 5.880 meter.
Jenis jembatan yang akan dibangun adalah cable stayed bridge dan external prestressed box girder dan pile slab. Jumlah dana diestimasikan senilai Rp 3,6 triliun dengan skema pembiayaan patungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kota Baru dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Akses perbatasan
Dalam perspektif pembangunan Kalimantan Selatan, Basuki menjelaskan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut ini harus mengedepankan dua aspek penting.
Aspek pertama, kerangka pengembangan kawasan di bagian selatan Pulau Kalimantan, terutama di kawasan Batulicin dan Kota Baru, serta kawasan lainnya di daratan selatan Kalimantan. Infrastruktur jembatan diharapkan tak hanya dapat menggerakkan ekonomi wilayah, namun juga dalam konteks Kotabaru sebagai hub transportasi di Indonesia bagian Tengah dan Timur ke arah Sulawesi dan kepulauan Timur.
Aspek kedua, kelaikan dan kelayakan jembatan berjenis panjang akan ditentukan oleh Komisi Keselamatan Jembatan Panjang dan Terowongan di bawah tanggungjawab Kementerian PUPR. Komisi ini akan menilai kelayakan dan kelaikan desain jembatan saat perencanaan, dan akhir pembangunan. Setelah itu, akan dikeluarkan sertifikasi penggunaan jembatan oleh Kementerian PUPR.
Selain itu, dalam skenario perencanaan Tahun 2015-2019, Kementerian PUPR juga akan mendorong konektivitas antara Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, rencana kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Kalimantan Barat, serta Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Jorong di Kalimantan Selatan, maupun rencana kawasan industri di Kalimantan Tengah.
Basuki menguraikan, dari total panjang jalan Trans Kalimantan 3.287 Km, segmen Trans Kalimantan Selatan sepanjang 493,20 Km dengan kondisi mantap 96, 61 persen. Sesuai desain perencanaan wilayah Kalimantan Selatan yang tertera dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian PUPR memberi perhatian terhadap pembangunan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin, pembangunan jalan Kandangan-Hampang-Batulicin, pembangunan jalan akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari.
Tidak hanya membuka dan meningkatkan akses jalan ke kawasan-kawasan industri tersebut, Kementerian PUPR membangun akses jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 2.101 Km, yang saat ini telah tersambung 1.398 Km, dan yang belum tersambung sepanjang 703 Km. Tahun 2015 ini, alokasi untuk jalan paralel perbatasan sebesar Rp 795 miliar dengan panjang 333 Km. Sisanya akan dibangun tahun 2016 hingga 2018. (Hilda B. Alexander; http://properti.kompas.com/read/2015/08/04/130410221/Kalimantan.Selatan.Berencana.Bangun.Jembatan.Terpanjang.di.Indonesia)-FatchurR
