Semarang-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia kini masih menganut kebijakan ekspansif-belanja lebih besar dibanding penerimaan-ditujukan menggerakkan perekonomian. Akibat adanya celah anggaran ini, maka pemerintah melakukan pembiayaan melalui utang.
Menurut Sri, bila kebijakan ekspansif tidak diambil, Indonesia mampu berhenti ‘meminjam’. “Banyak yang menanyakan, kapan bu kita berhenti pinjam? Saya berhenti pinjam kalau pendapatan kita lebih dari belanja,” tegasnya saat memberikan kuliah umum di Undip, Semarang (16/2).
Dikutip laman Kemenkeu, menurut Sri, sebagai negara yang terus membangun, Indonesia butuh anggaran belanja infrastruktur yang tinggi. “Dan untuk membangun, penerimaan itu tidak datang dari langit,” tambah dia.
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya memperbaiki tax ratio untuk cari pendapatan yang lebih tinggi. Tax ratio, indikator jumlah pembayar pajak tergolong rendah di kisaran 11%. Ini berarti masih besar peluang meningkatkan penerimaan pajak. “Jadi, jangan lupa bayar pajak ya,” tegas dia.
Menanggapi kebijakan utang yang sering disoroti, sebelumnya Sri menegaskan, pemerintah selalu menjunjung prinsip ke-hati2an mengelola utang secara bijaksana. Ke-hati-an ini, tercermin terjaganya rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia, saat ini termasuk salah satu yang terendah di dunia. “Dari sisi exposure utang, Indonesia di bawah 30% (dari PDB),” tegas Menkeu.
Angka ini, masih lebih rendah jika dibanding negara2 tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan, jauh lebih rendah jika dibanding dengan rasio utang negara2 maju seperti AS dan Jepang.
“Negara kaya seperti AS dan Jepang, Jepang itu rasio utangnya 250% dari GDP, AS sekarang mendekati 100%. Presiden terpilih Trump kalau programnya terus menaikkan belanja dan mengurangi pajak, maka nanti utangnya naik,” urai dia. Selain rasio utang terhadap PDB yang rendah, Menkeu mengungkapkan tingkat utang publik Indonesia menunjukkan tren penurunan dibanding satu dasawarsa lalu.
Karena itu, Menkeu mengajak masyarakat melihat utang secara objektif. “Jadi saya ingin sampaikan negara harus hati2 dalam mengelola utang, tapi kita harus tempatkan ini satu instrumen yang harus dilihat objektif. Kalau nggak mau utang, ada dua konsekuensinya, bayar pajaknya naik atau belanjanya dikurangi”. (Nasori, Nas; http://www.beritasatu.com/ekonomi/415325-menkeu-indonesia-mampu-berhenti-meminjam.html)-FatchurR
