(cnnindonesia.com/ekonomiq)-Kemenkeu memastikan transaksi belanja barang pemerintah yang selama ini pakai uang tunai diganti menggunakan Kartu Kredit yang diterbitkan oleh bank milik negara.
Tahap awal, rencananya 500 satuan kerja (Satker) di bawah beberapa K/L yang siap mengganti uang persediaannya dengan kartu kredit. Menkeu Sri Mulyani mengatakan kartu kredit mulai tahun anggaran 2018. Itu agar belanja barang oleh Satker selaku pemegang kuasa anggaran negara bisa lebih transparan dan jauh dari upaya penyalahgunaan dana (fraud).
Dengan cara ini, setiap K/L tidak perlu punya brankas uang persediaan. Selain itu, tiap lembaga tak perlu menyertakan kuitansi atas segala belanja barang, mengingat segala transaksi tercatat secara otomatis ketika satuan kerja menggesek kartu kredit.
“Ini kan memudahkan pelaksanaan kegiatan, jadi tiap Satker tidak perlu buru2 mencairkan anggaran atau mendapat uang persediaan. Langkah ini lebih accountable, karena tiap pengeluaran ada catatannya” ujar Sri Mulyani (21/2).
Aturan mengenai penggunaan kartu kredit untuk belanja barang pemerintah ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 17/2017, yaitu penggunaan kartu kredit ini bisa dilakukan bagi belanja barang berbentuk belanja operasional, non-operasional, persediaan, sewa, pemelihraan, dan perjalanan dinas jabatan.
Pembayaran belanja barang dengan kartu kredit kepada satu pihak penyedia jasa paling banyak sebesar Rp50 juta, namun bisa lebih dengan persetujuan Menteri Keuangan. “Plafon-nya sih mungkin sampai Rp200 juta, dan kami tidak gunakan kartu debit karena kartu kredit lebih aman,” tambah dia.
Sri Mulyani berkaca pada pengalamannya di Bank Dunia, di mana kartu kredit bisa langsung dibekukan jika ada transaksi di tempat tidak biasa dilakukan lebih dari satu kali. Ia berharap Himpunan Bank2 Negara (Himbara) bisa menjaga keamanan transaksi kartu kredit yang diterbitkan.
“Kalau tidak ada keamanan seperti itu, takutnya kartu kredit ini disalahgunakan. Jadi saya harapkan seluruh K/L bisa memegang kartu kredit ini dengan harapan bisa lebih akuntabel, semua masyarakat tahu kartu ini digesek untuk apa saja dan di mana kartu ini digunakan,” ungkapnya.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan semua bank BUMN telah membebaskan biaya administrasi kartu kredit bagi setiap Satker.
“Ini mempercepat pencairan uang belanja dan menghindari fraud” katanya. (lav/bir; (Galih Gumelar; Bahan dari : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180221134911-532-277738/belanja-barang-pemerintah-kini-pakai-kartu-kredit?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile)-FatchurR
