Jakarta–Kehadiran tol laut mampu menurunkan harga2 kebutuhan pokok di wilayah timur 20-49%. Namun, penurunan harga itu baru dirasakan masyarakat sekitar pelabuhan, belum yang tinggal di daerah terpencil dan di pegunungan.
Sebagai upaya menurunkan harga kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia, pemerintah merancang konsep tol laut yang diperkuat jembatan udara logistik, sehingga bisa memasok daerah2 terpencil dan di pegunungan.
“Kami minta Kemhub merancang jembatan udara logistik dengan pesawat TNI membawa kebutuhan pokok, sehingga harganya turun. Ini harus kombinasikan tol laut-jembatan udara logistik untuk tekan harga,” kata Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli saat berkunjung ke kantor redaksi Berita Satu Media Holdings di Beritasatu Plaza, Jakarta (1/6).
Berdasar data, ada 9 komoditas yang turun harga 15-49% di WIT. Harga kebutuhan pokok, seperti beras turun 22% dibanding sebelum ada tol laut dan harga gula pasir turun 28%. Harga minyak goreng curah turun 15%, tepung terigu 29%, daging ayam ras 28%, dan telur 49%. Selain harga kebutuhan pokok, harga bahan bangunan, seperti triplek turun 17% dan semen turun 22%.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemko Maritim dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin menambahkan program jembatan udara akan mengakses daerah2 terpencil di wilayah pegunungan, seperti di Papua. Sehingga konsep tol laut terintegrasi jembatan udara, sehingga manfaat program2 pemerintah bisa dirasakan hingga wilayah paling jauh.
“Presiden selalu bilang harga semen di Puncak Jaya Rp 1 juta per sak, sementara di Jakarta Rp 65.000. Di Sorong sudah sampai Rp 125.000. Untuk menambah konektivitas lewat laut, kemudian lanjut lewat udara. Konsep kami itu multimoda sebenarnya. Jadi, bisa lanjut udara langsung,” tutur Ridwan.
Pihaknya belum mengkaji terperinci operasional jembatan udara. Tapi, proses simulasi sudah dilakukan di Papua. Tiga pesawat Hercules milik TNI-AU di Biak berpotensi dimanfaatkan sebagai armada jembatan udara. Program ini diperkirakan paling cepat tahun depan. Pasalnya, tahun ini pemerintah masih mematangkan konsepnya.
“Kalau konsep pemerintah hadir, kami kerahkan aset negara yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan memanaskan mesin pesawat, menambah jam terbang pilot, dsb. Ini bisa bermanfaat dan menekan harga semen misalnya ke Rp 375.000- 500.000 per sak di Puncak Jaya. Nanti, pemerintah bisa memberikan subsidi,” kata Ridwan.
Setelah tol laut memberikan dampak siginifikan terhadap penurunan harga kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia, pemerintah berencana mengoperasikan rute pengumpan (feeder line) di enam rute tol laut yang telah berjalan dengan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil. Langkah itu dilakukan guna memperluas cakupan tol laut dan menekan disparitas harga.
“Tahap berikutnya, rute tol laut perlu dikembangkan feeder line ke pulau-pulau. Misalnya Pulau Seram dengan small ship bagi daerah sekitarnya. Tahun depan dikerjakan dengan kapal-kapal kecil,” ungkap Rizal Ramli.
Guna merealisasikan hal itu, pihaknya akan minta BUMN bidang pelayaran, PT Pelni, mengoperasikan kapal2 ukuran kecil agar lebih efisien. Apalagi, saat ini tren masyarakat untuk naik kapal laut minim, karena kalah bersaing dengan angkutan udara. “Kalau Pelni tidak ubah strategi, akan rugi,” ujar Rizal.
Menurutnya, kapal yang dioperasikan Pelni harus multifungsi, dapat mengangkut penumpang dan turis, serta membawa kargo, terutama cold storage yang berisi hasil laut. “Jadi kami minta Pelni dan Jakarta Lyod diinjeksi lagi agar memiliki kapal multifungsi itu untuk memenuhi permintaan pasar,” katanya.
Terkait kebutuhan kapal untuk melayani rute2 itu, dia mengaku hal itu dapat dipenuhi, apalagi saat ini Pelni tengah memesan kapal dari Jerman. KaHumas dan Kelembagaan PT Pelni Akhmad Sujadi sebelumnya memaparkan perseroan tengah menjajaki sejumlah pihak untuk pengadaan kapal bekas dalam merealisasikan tol laut.
Terutama untuk dua rute yang mulai dioperasikan pada Mei 2016. Dua rute itu adalah Trayek T-4 Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak PP (4.644 mil) dan Trayek T-5 Makassar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate PP (2.608 mil).
Adapun kapal yang akan dibeli dengan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 500 miliar tersebut diharuskan memiliki usia armada antara lima sampai 10 tahun. Sedangkan jumlah kapal yang akan dibeli sebanyak enam unit yang ditargetkan datang pada Juni 2016.
“Kami mencari umur kapal yang lima sampai 10 tahun dengan taksiran harga Rp 500 miliar dapat enam kapal. Nanti, dengan penambahan kapal. Saat ini sudah tiga tambah enam jadi sembilan unit,” ungkap Sujadi.
Lebih jauh dia mengutarakan, dengan jumlah armada yang meningkat, maka ada peluang untuk trayek-trayek yang semakin tumbuh, kapalnya bisa ditambah. “Misalnya, dari Surabaya, Reo, ke Nusa Tenggara Timur, pertumbuhannya bagus, kami tambahkan kapal. Yang asalnya sebulan sekali menjadi sebulan dua kali,” jelas Sujadi.
Hingga Mei 2016, Pelni telah mengoperasikan enam rute tol laut yang mencakup trayek T-1 Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea-Fakfak PP (3.426 mil) dilayani KM Caraka Jaya Niaga 3-32, trayek T-2 Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke PP (3.874 mil) dengan KM Nusantara Pelangi 101,
Trayek T-3 Tanjung Perak-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu PP (2.076 mil) dengan KM Caraka Niaga Jaya 3-34, serta trayek T-6 Tanjung Priok-Tarempa-Natuna PP (1.400 mil) dengan KM Caraka Jaya Niaga 3-4.
Rizal Ramli melanjutkan tol laut memberikan kepastian jadwal kedatangan kapal. Hal ini dimanfaatkan masyarakat di wilayah timur Indonesia yang akan mengangkut barang dagangannya ke wilayah barat. Dengan begitu, kapal yang telah mengirim barang ke timur Indonesia tidak kembali dalam keadaan kosong. “Ini sangat penting,” ujarnya.
Kembangkan Pariwisata
Mengenai pariwisata, Rizal Ramli mengatakan pariwisata Indonesia kurang berkembang karena setelah dianalisis ternyata selama puluhan tahun anggaran pariwisata dibagi-bagi ke 80 lokasi utama dan 200 lokasi sekunder, sehingga tidak fokus.
“Karena itu, kami tetapkan 10 destinasi wisata dahulu yang dikembangkan, supaya ada uang untuk membangun infrastruktur dasar di lokasi wisata. Kalau lokasi wisata itu berkembang, tentu akan berdampak ke daerah sekitarnya, dan barulah setelah itu dikembangkan ke lokasi wisata lain,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bebas visa kepada 163 negara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Namun, kebijakan itu banyak diprotes oleh mereka yang menginginkan negara-negara lain juga menerapkan hal yang sama.
“Tetapi saya justru bersyukur di negara lain tidak diterapkan (bebas visa). Sebab, kalau diterapkan, devisa kita akan lari ke luar negeri. Tetapi saya janji, kalau pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$ 10.000, saya akan luluskan bebas visa,” tambahnya.
Rizal menjelaskan bebas visa ini hanya berlaku untuk pejabat, pebisnis, dan mahasiswa saja, karena memang tujuannya adalah untuk mendatangkan devisa. Pemerintah juga mempermudah kedatangan kapal cruise yang sebelumnya butuh waktu izin selama empat bulan.
Sekarang ini perizinan kapal cruise bisa online dalam lima hari. Selain itu, pemerintah mempermudah izin kehadiran kapal-kapal yacht, sehingga saat ini banyak yang merapat di perairan Indonesia.
Untuk menarik wisatawan, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menggelar banyak event pariwisata. Pemerintah juga membangun infrastruktur di daerah pariwisata yang menggelar event, seperti jalan, pelabuhan, bandara, serta penyediaan air bersih.
“Sebagai contoh event Sail Karimata pada Oktober nanti yang terkait daerah di Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Kami ingin sesuai arahan presiden agar rakyat menikmati penyelenggaraan acara sebelum dan setelah event,” ujar Rizal.
Presiden juga meminta kualitas penyelenggaraan acara yang optimal. Jangan membuat kegiatan yang asal-asalan. Misalnya, penata musik dan koreografer harus yang terbaik untuk menarik minat wisatawan mancanegara.
“Kita ingin menghargai seniman2 anak bangsa. Apalagi, dalam Sail Karimata ada 4 kultur, yakni Melayu, Tionghoa, Bali, dan Dayak yang harus dikombinasikan dengan bagus,” tambahnya. Di samping itu, untuk menarik minat wisatawan harus ada event kompetisi.
Misalnya kompetisi yacht yang diikuti 200 peserta, dragon boat, kompetisi kapal pinisi, dan kompetisi petinju lokal di daerah Kayong dengan Kayong Boxing Competition di Kalimantan Barat.
“Hal ini melatih bangsa kita berkompetisi. sehingga bangsa ini belajar jadi bangsa pemenang,” katanya. Rizal menuturkan, untuk kembangkan pariwisata harus ada calendar of event yang dikoordikanasikan oleh Kemenpar, persatuan hotel-hotel, dan pemerintah daerah.
Danau Toba dan Borobudur
Pemerintah juga fokus mengembangkan 10 destinasi wisata, di antaranya adalah Danau Toba dan Candi Borobudur. Menurut Rizal Ramli, rencana pengembangan pariwisata Danau Toba disambut positif oleh masyarakat Sumatera Utara.
“Selama 40 tahun orang Batak memimpikan agar Danau Toba dikembangkan. Tetapi tidak pernah terjadi. Sebab, selalu ada ribut antarteman, antarkabupaten. Lalu kami kembangkan daerah ini dan dampaknya terasa setelah Bandara Silangit (Tapanuli Utara) dibuka, traffic wisatawan pun sudah naik. Kami juga sedang membuat Bandara Sibisa,” ujarnya.
Menurutnya, turis domestik selama ini terkendala tranportasi darat dari Parapat menuju Danau Toba yang butuh waktu tujuh jam. Karena itu, pemerintah akan membuat jalan tol Parapat-Danau Toba, sehingga waktu tempuhnya akan menjadi tiga jam. Selain itu, untuk menarik wisatawan, di Danau Toba digelar banyak event seperti lomba lari maraton.
Pengembangan pariwisata Danau Toba berdampak ke harga tanah di daerah itu. Jika sebelumnya harga tanah di sekitar Danau Toba sekitar Rp 200.000 per meter persegi (m2), sekarang sudah Rp 2 juta per m2. Para elite di Sumatera Utara pun tertarik berinvestasi di kawasan Danau Toba.
“Dengan demikian, secara tidak langsung upaya-upaya yang kami lakukan dapat mengangkat perekonomian warga setempat dan membuat dana-dana elite kembali ke sana. Saat ini sudah ada tujuh grup hotel besar yang mau investasi di Danau Toba. Ini adalah advance marketing, barang belum ada sudah ada yang minat. Branding pun sudah ada,” ujar Rizal.
Rizal juga menyebut Peraturan Presiden (Pepres) Badan Otoritas Danau Toba sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan dalam dua minggu ke depan akan diumumkan. Badan otoritas ini akan dikelola secara profesional. Setelah itu, pemerintah fokus ke pariwisata di Borobudur dan Flores.
Menurut dia, badan otoritas akan diberikan wewenang untuk mengelola wilayah pariwisata. Untuk kawasan wisata Danau Toba sudah ada tujuh bupati yang sepakat menyerahkan kewenangannya kepada badan otoritas ini.
“Awalnya mereka sepakat, tetapi tetap ingin punya kuasa mengelola seperti biasa. Lalu, saya kumpulkan para pemerintah daerah tersebut, saya tegaskan, kalau seperti ini saya akan cabut pengembangan wisata Danau Toba. Lalu, akhirnya mereka bersedia. Dalam pengembangan ini, kami mengupayakan juga ada perbaikan infrastruktur dasar,” tambah Rizal.
Dia juga mengatakan, pengelolaan kawasan pariwisata oleh badan otoritas dengan prinsip satu lokasi satu manajeman (one location one management) agar mudah berkembang. Contohnya daerah wisata Candi Borobudur yang dikelola oleh empat lembaga.
Jumlah turis di Candi Borobudur hanya 300.000 per tahun dan tidak berkembang karena menggunakan konsep heritage tourism. Wisatawan yang datang pun hanya melihat-lihat sekitar sejam lalu pergi, tidak ada yang stay. Padahal, Angkor Wat di Kamboja bisa menyedot 7,5 juta turis per tahun, karena didesain sebagai wisata religius, sehingga turis yang datang bisa beribadah atau meditasi.
“Kami ubah konsepnya dari sekadar heritage tourism menjadi religious tourism. Semua hal yang mengelola pariwisata Borobudur pun harus diubah. Kami kombinasikan menjadi satu manajemen,” ujarnya.
Rizal menjelaskan, pihaknya menginginkan areal Candi Borobudur sakral dan tenang, sehingga pengunjung bisa meditasi, refleksi, dan introspeksi. Kalau hal itu dilakukan akan mudah meningkatkan jumlah wisatawan, karena ada sekitar 500 juta penganut Buddha di dunia.
“Kita harus buat semacam wisata rohani, sehingga konsep harus diubah. Kalau ada rakyat direlokasi karena pengembangan kawasan, saya minta agar warga tersebut memperoleh penggantian lahan dua kali lipat. Kami juga akan berikan kepemilikan saham kolektif 3 persen dari total valuasi, sehingga mereka merasa memiliki,” katanya.
Rizal mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mengubah pendekatan ekonomi trickle down effect. Sebab, faktanya selama ini tidak terjadi trickle down effect, karena rakyat tidak kebagian, tetapi malah digusur.
“Jadi konsepnya adalah share growth dengan meng-upgrade luas lahan yang sebelumnya dan ada saham kolektif yang bisa dimiliki. Jadi ini lebih efektif, dan presiden setuju, sehingga akan dirumuskan dalam badan otoritas pariwisata,” tutup Rizal. (Eko Adityo/Thomas Ekafitrianus/AB; Investor Daily dan http://www.beritasatu.com/destinasi/367911-tol-laut-diperkuat-jembatan-udara.html)-fatchurR
