(beritasatu.com/nasional)-JAKARTA; Menko bidang Polhukam Wiranto mengemukakan program membangun perbatasan adalah kebijakan yang tidak populis. Namun kebijakan itu harus dilakukan untuk harga diri bangsa.
“Membangun perbatasan itu bernilai strategis tapi keputusan yang briliant, mengapa? Karena membangun perbatasan tidak populis dan tidak seperti membangun perkotaan banyak penduduknya dan dinikmati rakyat. Pembangunan perbatasan sepi, dan tidak ada orang tapi harus dibangun,” kata Wiranto saat memberi pengarahan pada Rakor pengendalian perbatasan di Jakarta (28/1).
Pembangunan perbatasan dalam rangka mewujudukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal itu sesuai sila kelima Pancasila. Rakyat di perbatasan berhak mendapat keadilan dan mendapat kehidupan yang baik dan membahagiakan. Pembangunan perbatasan juga untuk pemerataan pembangunan.
“Teman2 di perbatasan harus mendapat keadilan; harga2 sama dengan pusat, kebutuhan sembako yang terpenuhi. Kini dengan pembangunan infrastruktur di perbatasan, otomatis tadinya tak menghasilkan, sekarang sangat menghasilkan. Berarti bernilai tambah ekonomi nasional,” tutur Wiranto.
Selama 4 tahun pemerintahan, ada 7 pos perbatasan berskala besar dan mewah. Ke depan setahun ini dilanjutkan pembangunan 11 pos lintas batas negara. “Kita perlu koordinasi yang ketat dalam rapat koordinasi,” tutup Wiranto. (Robert Wardy; WBP; Suara Pembaruan dan Bahan : https://www.beritasatu.com/nasional/535043-wiranto-bangun-perbatasan-tidak-populis-tapi-diperlukan.html)-FatchurR *
