(ekonomi.bisnis.com)-JAKARTA; Jenis BBM Tertentu (JBT) merupakan komoditas yang bersubsidi sesuai Perpres No. 191/2014, maka untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran JBT perlu pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyaluran di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha pelaksana sebagai dasar perhitungan subsidi.
Pencatatan elektronik penyediaan dan pendistribusian BBM ini diatur Peraturan BPH Migas No. 6/2013 tentang Penggunaan IT dalam Penyaluran BBM. Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22/3/18, Menteri ESDM minta Menteri BUMN agar mengintruksikan ke. Pertamina segera mencatat penjualan JBT sesuai Perpres itu melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozzle.
Pada tanggal 31/8/2018 ditanda tangani kerjasama Program Digitalisasi Nozzle antara Pertamina dan Telkom Indonesia. Program Digitalisasi Nozzle ini sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM besubsidi (Minyak solar) dan BBM penugasan (premium) akan memasang digitalisasi pada 5.518 SPBU di Indonesia.
Untuk pengawasan digitalisasi nozzle di SPBU di DKI, Kepala BPH Migas M. Fansurullah Asa mengecek di 4 SPBU (12/12/12) yaitu SPBU 34- 129902 Jl. Gatot Subroto Kuningan, SPBU 34- 12804 Jl. Prof. DR. Soepomo Tebet Jaksel, SPBU 34- 12503 Jl. Pasar Minggu Jaksel, dan SPBU 34- 12507 Jl. Raya Cilandak KKO Pasar Minggu. Pengecekan ini dihadiri VP Fuel Sales Pertamina, Manager Tim Digitalisasi Dwi Ari Puja beserta Tim dan dari Telkom Dwi Doso.
Hasil pengecekan di 4 SPBU itu diketahui transaksi pembelian BBM terlihat langsung pada monitor server (komputer) SPBU, Status Automatic Tank Gauge (ATG) aktif dan informasi ATG terkoneksi dengan server (Komputer) SPBU, Informasi status point of sales (transaksi) telah ditampilkan dengan baik pada monitor server SPBU. Pencatatan nomor polisi kendaraan untuk pembelian solar subsidi baru bisa dicatat melaui mesin EDC, belum terkoneksi dengan monitor server SPBU.
Kepala BPH Migas MF. Asa dalam releasenya, (14/12/19) menyampaikan berdasar hasil pengawasan oleh BPH Migas sebagai lembaga yang member tugas pada Pertamina dari target digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU di Indonesia hingga akhir 2019, (12/12/19) terealisasi 2.539 SPBU.
Dari jumlah ini dapat menampilkan kondisi stok SPBU dan profil penyaluran SPBU per transaksi namun belum mencatat nomor polisinya, karena itu keluaran yg dihasilkan belum dapat dijadikan perangkat pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi per pengguna kendaraan. Dari 2.539 SPBU terdigitalisasi, ada 1.910 SPBU yg dapat melakukan pembayaran menggunakan perangkat EDC dari program Link Aja.
“BPH Migas mengapresiasi ke Pertamina atas terealisasinya digitalisasi nozzle pada 2.539 SPBU dari target 5.518 SPBU. Kami harap sisa target dapat segera terealisasi dan juga untuk bias mengawasi secara efektif konsumen solar dan premium melalui digitalisasi nozzle SPBU perlu dilengkapi dengan indentifikasi konsumen seperti nomor kendaraan dan jumlah pembelian,” jelas M. Fanshurullah Asa.
“Kami minta Pertamina mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU dengan no. polisi ditulis sebelum isi BBM dan nantinya apabila dilakukan pembatasan pembelian solar harian maka otomatis tercatat di seluruh SPBU hingga bila diatas batas maksimun, maka kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci,” tambah Ifan.
(Editor : Media digital; Bahan dari : https://ekonomi.bisnis.com/read/20191215/44/1181459/bph-migas-digitalisasi-nozzle-spbu-solusi-efektif-awasi-bbm-subsidi)-FatchurR *
