Terlepas dari hiruk pikuk lebaran masa kini yang tak jauh dari melonjaknya harga2, suasana arus mudik dengan istilah H minus (H -) atau plus (H+), ada baiknya sejenak kita tengok suasana lebaran masa lalu dalam konteks politik dan ekonomi. Suasana yang tak jauh beda dengan situasi sekarang.
Pada 1929, dunia krisis. Ditandai jatuhnya harga saham di Wall Street, New York disebut Black Thursday (Kamis Hitam). Peristiwa itu diikuti ditutupnya sejumlah pabrik, bangkrutnya bank2, merosotnya harga komoditi dunia. Di Hindia Belanda, masa krisis itu atau Malaise disebut “zaman meleset”.
Suasana politik di Hindia Belanda kacau. Artikel di Daulat Ra’jat, Syahrir mengungkap perlunya keterpaduan Indonesia-Belanda menghadapi bahaya fasisme (Jerman-sekutunya) yang merangsek. Konsep Indië Weerbar (pertahanan Hindia) yang populer dianggap tidak menguntungkan oleh Soekarno. Dia lebih condong memanfaatkan situasi pecahnya perang di Pasifik.
Hasrat “kemerdekaan” rakyat Hindia yang akan diberikan bila mendukung konsep Indië Weerbar ditanggapi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Limburg van Stirum dengan mengatakan: “Jika diperlukan, Hindia akan dijajah Belanda hingga seratus tahun lagi!”.
Berkaitan hal itu, Idul Fitri tahun 1929 dijadikan momen politis. Pada halaman muka Java Bode disebutkan umat Islam di Jakarta pertama kali mengadakan sembahyang Idul Fitri di lapangan terbuka Koningsplein (Gambir). Entahlah apakah pemerintah Hindia Belanda mengetahui hal tersebut.
Dalam sebuah foto hitam-putih tahun 1930-an digambarkan suasana Lebaran di sudut kota, yang tampaknya pasar. Orang2 tampak bersuka cita. Banyak di antaranya, tua dan muda mengenakan pakaian berwarna terang dan bercelana pendek. Ada pula yang mengenakan sarung dan destar atau kopiah. Beberapa penjual makanan dan minuman tampak dipadati pembeli.
Dimanfaatkannya Koningsplein sebagai pusat shalat Id di Jakarta berlangsung hingga pendudukan Jepang. Ketika itu namanya berganti menjadi lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta). Belanda memang takluk tapi kini kekuasaan berada di tangan Jepang yang mengaku “saudara tua”
Yang akan membawa kejayaan bagi bangsa Asia. Polah pemerintah militer Jepang pun membuat geram. Harry J Benda dalam The Crescents and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation menulis kebijakan agama penguasa Jepang yang membuat sakit hati.
Pada saat akan digelar shalat Id, Jepang mengimbau agar shalat Id diadakan di pagi buta persis selesai subuh. Alasannya, sebelum matahari terbit Jepang harus upacara sekerei (sembah matahari) di lapangan yang sama. Mungkin saja para tentara Jepang itu takut merasa tersaingi.
Tiga setengah tahun lewat, Jepang bertekuk lutut di kaki sekutu. Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadhan. Panitia Proklamasi Kemerdekaan pun memiliki rencana untuk menggelar shalat Id di halaman gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur No 17, Jakarta. Shalat tetap bisa dilaksanakan tetapi di sekitar gedung dijaga ketat oleh tentara Dai Nippon.
Akhir tahun 1945 ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Belanda dengan membonceng pasukan sekutu masih ingin kembali berkuasa di Indonesia. Masa yang dalam historiografi Indonesia dikenal dengan masa revolusi membuat sejarah sendiri.
Pertentangan antara tokoh-tokoh penting yang ingin berjuang dengan cara dan pendapatnya masing-masing merebak. Tokoh-tokoh nasionalis, agama dan komunis berargumen dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang belum genap berusia setahun.
Pada bulan Ramadhan 1946, beberapa tokoh melobi Bung Karno. Mereka meminta supaya Bung Karno pada hari raya Idulfitri yang bertepatan jatuh pada bulan Agustus bersedia merayakan lebaran dengan mengundang semua tokoh revolusi yang berbeda pendapat.
Diharapkan pada suasana lebaran itu, semua pihak yang berbeda pendapat akan saling memaafkan dan menerima keragaman mereka untuk sama-sama berjuang melawan Belanda yang kembali ingin berkuasa. Bung Karno pun setuju.
Menurut budayawan Betawi, Ridwan Saidi, itulah saat lahirnya istilah halal bi halal. Istilah dari bahasa Arab yang dirancang oleh para pendiri RI sebagai ajang menghalalkan perbedaan, tetapi bersatu dalam kebersamaan. Ketika Lebaran tiba, di Istana Yogyakarta diselenggarakan halal bi halal.
Sementara itu suasana shalat Id tahun 1947 di Alun-alun Yogyakarta terekam dalam sebuah foto koleksi Antara/Ipphos. Dalam foto itu tampak Panglima Besar Jenderal Sudirman berpici, berjas putih dengan empat saku berdiri di sebelah Soekarno.
Di sebelahnya lagi ada Sultan Hamengku Buwono IX, Moch Ichsan (walikota Semarang yang diusir Belanda dan menyusul pemerintahan sementara di Yogya) dan Soepardjo Rustam yang ketika itu ajudan Sudirman. Tampak jas dan pakaian ke-4 tokoh itu kumal, lusuh dan tak disetrika, sama seperti semua rakyat yang berjemaah bersama mereka.
Tahun 1950-an, pada masa demokrasi liberal, shalat Id dipindahkan ke lapangan Banteng. Setelah di tengah lapangan berdiri monumen pembebasan Irian Barat, sejak itu shalat Id terpencar di lapangan dan mesjid yang ada di Jakarta.
Tahun 1961, Taman Wijayakusuma yang semula bernama Wilhemina Park dibongkar dan akan dibangun Masjid Istiqlal, mesjid yang ketika itu terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini pun menjadi salah satu pusat shalat Id di Jakarta.
Dalam Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965, Rosihan Anwar menceritakan pengalaman Idulfitri 1961. Ketika pergi shalat Id di Kebayoran Baru, Rosihan lihat banyak becak dihiasi kulit ketupat. Awalnya ia menganggap upaya abang becak itu gerakan spontan menyambut lebaran.
Namun, dari penuturan seorang sopir jip, kulit2 ketupat itu dibuang di pasar2 karena tak habis terjual. Mengapa dibuang? Sopir jip menjawab karena tidak ada isinya. Beras yang seharusnya menjadi isi ketupat tak mampu terbeli rakyat karena harganya 14 rupiah per liter. Inflasi di waktu lebaran.
Pada tahun berikutnya, situasi tidak berubah. Menurut Rosihan, menjelang Lebaran 1962, harga-harga di Jakarta melonjak. Sayur mayur dan bahan-bahan bumbu melonjak 100 hingga 150 persen. Begitupula tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir ikut melonjak.
Anehnya, barang-barang itu belum tentu tersedia. Pada masa itu di pinggiran Jakarta dikenal istilah “kambing barter”. Para penduduk pinggiran Jakarta dapat menukarkan seekor kambing dengan 20 liter beras dan 1 ayam ditukar dengan 3 sampai 4 liter beras.
Perbedaan pendapat mengenai jatuhnya Idulfitri pun terjadi pada 1962. Muhammadiyah memutuskan Lebaran jatuh pada 7 Maret sedangkan Nahdlatul Ulama merayakan Lebaran pada 8 Maret. Oleh karena NU ketika itu duduk di pemerintahan, maka melalui Menteri Agama, Lebaran didekritkan pada 8 Maret.
Dalam kutbah Idulfitri yang dilaksanakan 7 Maret di mesjid Al Azhar, Kebayoran Buya Hamka mengatakan adanya dua Hari Raya Idulfitri hendaknya jangan diartikan sebagai perpecahan di kalangan umat Islam. Karena semuanya bernaung di bawah bendera merah putih.
Dalam pidato Presiden Soekarno yang diucapkan pada pidato Hari Raya Idulfitri 8 Maret 1962, Soekarno menyinggung soal sengketa dengan Belanda mengenai Irian Barat. Ia menegaskan Trikora (Tri Komando Rakyat) tak dapat dihentikan. Salah satunya, merah putih harus dikibarkan di Irian Barat.
Pada Lebaran 1963, Soekarno tidak hadir shalat Idulfitri di halaman istana. Alasannya khawatir ratusan kartu undangan disalahgunakan sehingga banyak yang tak berhak ikut hadir. Demi keamanan dan keselamatan Presiden, Komandan Paswalpres, Resimen Cakrabirawa, Kolonel Sabur menyarankan Presiden tidak hadiri shalat tersebut. Akhirnya orang yang menghadiri shalat itu pun hanya sedikit.
Seusai shalat Idulfitri 1964 dalam pidato sambutannya di Masjid Baitul Rachim, Presiden Soekarno menegaskan: “Malaysia buatan kolonialis Inggris!”. Ketika itu Indonesia hangat2nya berkonfrontasi dengan Malaysia. Kita tentu masih ingat slogan populer: “Ganjang Malaysia!”
Demikianlah suasana lebaran masa lalu yang penuh dinamika apalagi jika dikaitkan dengan hal-hal politis. (Apung Swarna; dari grup FB-ILP; sumber dari Fahmi Alinh; https://fahmialinh.wordpress.com/2016/07/09/lebaran-tempo-doeloe/ )-FR
