Kerugian negara pada kasus e-KTP hingga Rp 2,3T. Marilah kita ber-andai2, uang itu tak dikorupsi, kira2 bisa dipakai untuk apa saja? Menurut catatan dan rangkuman detikcom dan sumber2 lain; ada proyek2 yang anggarannya di bawah Rp 2,3 triliun.
Ada pula proyek lain yang nilainya lebih dari itu namun tentunya uang e-KTP yang dikorupsi bisa untuk menambal kekurangan yang ada. detikcom merangkum beberapa proyek dan kebijakan pemerintah lain dan dibandingkan dengan uang e-KTP yang dikorupsi. Berikut hasil perbandingannya:
1-1000 Jembatan Gantung
Pada tahun 2016, Kemen-PUPR menganggarkan Rp 150M untuk membangun 70 jembatan gantung. Jika angka itu dibagi rata, maka untuk satu jembatan gantung butuh anggaran Rp 2,1M. Dengan demikian Rp 2,3 triliun bisa untuk membangun lebih dari 1.000 jembatan gantung.
2-10% Pembangunan LRT
Kebutuhan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) : Rp 23T. Total ada 3 rute proyek LRT yakni Cibubur-Cawang : 14,5 km, Bekasi Timur-Cawang : 17,1 km, dan Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km atau total 42,1 km. Duit e-KTP yang dikorupsi 10% nilai proyek LRT atau dalam hitungan kasar bisa membangun 4,2 km jalur LRT.
3-30% Pembangunan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat
Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 7,61T untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat tahun 2017. Dengan Rp 2,3T duit e-KTP yang dikorupsi, maka bisa untuk pembangunan 30% untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.
4-20 Unit Kereta Metro Kapsul
Proyek Light Rail Transit (LRT) tipe metro kapsul di Bandung diperkirakan Rp 1T. Proyek itu untuk membangun jalur LRT sepanjang 6km, termasuk 10 kereta metro kapsul. Dengan demikian uang e-KTP Rp 2,3 triliun yang dikorupsi bisa untuk dua proyek sejenis bernilai sama.
5-KIP untuk 2,3 juta siswa SMA/SMK
Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah dalam bidang pedidikan. Besaran KIP yang diterima oleh seorang siswa adalah Rp 1.000.000 per tahun. Ini berarti duit korupsi e-KTP bisa untuk memberikan KIP untuk 2,3 juta siswa SMA/SMK dalam setahun atau 766.666 siswa selama 3 tahun.
6-15 Pos Lintas batas
Pemerintah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Rp 152,49 miliar. Jika nilai proyek pos lintas batas nilainya sama atau tak beda jauh dengan pos di Entikong, maka uang e-KTP Rp 2,3 triliun yang dikorupsi bisa untuk membangun sekitar 15 pos perbatasan dengan fasilitas yang baik.
7-Empat Bendungan bisa supplai listrik 4,8 MW
Pada 2015 pemerintah menganggarkan Rp 2,1 triliun untuk membangun 4 bendungan baru. Pertama adalah Bendungan Karian di Banten senilai Rp 1,07 triliun yang mampu menyuplai listrik 1,8 MW. Kedua adalah Bendungan Passeloreng Wajo Sulawesi Selatan senilai Rp 701,47 miliar yang mampu menyuplai listrik 2,5 MW.
Juga Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp 357,16 miliar. Kedua bendungan terakhir itu bisa menyuplai listrik 0,5 MW di NTB dan sekitar. Selain itu ke-4 bendungan ini juga bisa untuk menyimpan air untuk cadangan di musim kemarau. Terbayang kan manfaat duit e-KTP jika tak dikorupsi?
8-Pembangkit listrik tenaga panas bumi
Indonesia kaya panas bumi karena hanya memiliki dua musim. Jika dimanfaatkan maksimal, maka jadi sumber energi terbarukan yang bermanfaat sangat banyak. Sebagai contohnya, untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Kamojang Unit 5, perlu dana sebesar Rp 1,35 triliun.
PLTP ini mampu memasok listrik sebesar 35 megawatt. Sementara itu di Indonesia masih ada potensi geothermal sebesar 28.000 MW. Kalau uang e-KTP tak dikorupsi, mungkin bisa untuk pembangunan 1 atau 2 PLTP lagi. (bag/tor; http://detik.id/VDbTBG)-FatchurR
