Dari koran Kompas antara akhir April – akhir Mei 2017, berita korupsi mendominasi. Perkara korupsi dimuat 22 hari dari 27 hari (ada 3 hari libur selain Minggu), atau 81,46%. Dan 16 hari diantaranya, 59,25% dimuat dihalaman satu. Setengah juta pembacanya (Minggu malah 600.000), diguyur berita korupsi.
Kala itu, berita mengenai dugaan kenduri korupsi Elektronik KTP sedang marak2nya, apalagi ditambah ada insiden Novel Baswedan yang langsung menjadi berita utama. Pada bulan berikutnya, yakni akhir Mei sampai akhir Juni 2017, berita korupsi sudah surut.
Kompas didominasi berita politik Luar Negeri, khususnya embargo Qatar oleh negara2 tetangganya dan perita perang antar Duarte melawan ISIS di Marawi. Namun korupsi masih jadi berita juga di halaman satu 8x. Trending berita saat itu, Politik LN 22x, Kebangsaan (berkenaan lahirnya Panca Sila) 14x, Teroris 10 kali, Kependudukan (berita mudik) 7 kali.
Kembali ke berita korupsi, banyak peneliti (a.l. Brunetti, 2003; Ahrend, 2004; Freille, Sebastian, 2007) yang menyimpulkan Kebebasan Pers adalah berita buruk bagi koruptor. Ada bukti2 empiris yang meyakinkan bahwa makin bebas pemuatan berita, makin berkurang kebebasan untuk korupsi.
Pemberitaan bebas, keleluasan rakyat mengungkap korupsi akan menaikan risiko ber-korupsi. Nelamber Hatti, 2010 malah mengemukakan adanya hukum dagang pada korupsi, risk low, high return, promoting corruption. Wallahu A’lam Bishawab. (Sadhono Hadi; dari grup WA-VN)-FR
