(suara.com)-Penanganan masalah sampah, tak hanya berkaitan masalah lingkungan hidup namun juga kesehatan masyarakat. Sayangnya, Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Ir. Sri Bebassari, M.Si mengungkap, kegiatan pengelolaan sampah di besar seperti Jakarta dalam kondisi darurat.
“Apalagi Jakarta tidak memiliki TPA. Sampah juga jadi penyebab utama banjir. Belum lagi tertutupnya permukaan kali di kawasan Bekasi, Jabar, serta masalah sampah di Bandung yang masuk dalam kondisi darurat,” ungkapnya dalam siara pers yang Suara.com terima.
Untuk itu pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipacu secara cepat dan tepat, mengingat volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota besar meningkat pesat setiap harinya. Melihat hal itu, kata Sri, jasa pengelolaan sampah merupakan suatu investasi yang harus diterapkan di Indonesia.
Meski biaya untuk penanganan masalah sampah cukup tinggi, namun ini masih bisa diatasi dengan kebijakan yang dilakukan negara-negara seperti Singapura dan Jepang, dimana warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah.
“Di Singapura, satu rumah tangga bayar 200 ribu rupiah setiap bulan, maka tidak heran sampah bisa dikelola dengan sangat baik. hal ini juga bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia,” jelas Sri.
Besarnya dana yang dibutuhkan, bergantung pada volume sampah yang akan diolah dan teknologi yang diterapkan. Selain itu, agar pengelolaan sampah bisa lebih baik, hal ini juga harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan sampah sehingga hasilnya memuaskan.
“Jangan sampai ada pihak yang baru memiliki sedikit pengetahuan soal sampah tapi bicara seolah-olah sangat paham soal sampah. Masalah ini harus ditangani pihak yang kompeten karena soal sampah itu cukup rumit,” jelasnya lagi.
Nantinya, kata dia yang puluhan tahun bergelut masalah sampah, keberhasilan penanganan masalah sampah juga akan berdampak positif bagi sektor lain. Salah satunya menjadikan sampah bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) dan kompos untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
PLTSA cocok diterapkan di Indonesia sebagai alternatif sumber energi. Apalagi, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya mencari sumber energi terbarukan. Pemerintah melalui PLN tengah mempersiapkan diri mencapai bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.
Ini guna menjadi alternatif dari penggunaan sumber energi yang selama ini sebagian besar berasal dari minyak bumi. Kemunculan sumber energi baru bisa mengatasi ketergantungan Indonesia atas impor minyak bumi yang masih tinggi.
Kini PLN gencar berkampanye EcoMoving yaitu perubahan gaya hidup menggunakaan alat transportasi, dengan mendorong masyarakat pakai transportasi masal yang menggunakan green energy seperti MRT (Mass Rapid Transport), KRL (Kereta Listrik), LRT (Light Rail Transit), bus listrik atau kendaraan berbahan bakar green energy seperti mobil listrik dan sepeda listrik.
(Ade Indra Kusuma; Dinda Rakhmawati; Bahan dari : https://www.suara.com/health/2019/11/24/010500/darurat-sampah-indonesia-butuh-pltsa-segera)-FatchurR *
