(merdeka.com)- Ketua Tim Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona, Erick Thohir, memastikan proses pengadaan dan imunisasi vaksin Covid-19 jadi program pemerintah. Juga biaya imunisasi akan jadi tanggungan pemerintah.
Menurutnya, jika masyarakat harus bayar untuk vaksin, maka terjadi celah antara golongan atas dan golongan bawah. “Saya takutnya kalau nanti dibebaskan, kaya dan miskin ada lagi dong. Nanti yang kaya duluan yang disuntik karena pada bayar duluan. Kan tidak bisa sperti itu,” katanya melalui tayangan virtual, Jumat (7/8).
Jika vaksin sudah siap, pihaknya memetakan lebih dulu daerah yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuntikan. Penyuntikan vaksin akan dilakukan terhadap daerah yang rawan lebih dulu misalnya Jatim, Sulawesi Selatan atau Sumatera Utara.
“Selama ini sudah digaungkan ada 8 daerah yang terus tinggi. Nah apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya harus tapi mungkin tidak di bulan pertama. Bulan pertama mungkin Jatim, Sulsel, atau Sumut yang saat ini masih tinggi,” katanya.
Biaya Vaksin Corona telan 65.9T
Saat ini, BUMN melalui PT Bio Farma tengah menguji klinis tahap 3 vaksin Sinovac asal China. Jika lancar dan tidak ada hambatan, pihaknya optimis bisa segera memproduksi vaksin dan menyuntikkan 30 hingga 40 juta dosis vaksin di awal tahun 2021 ke masyarakat Indonesia.
“Kalau ini benar semua, Januari-Februari kita bisa menyuntikkan sampai kurang lebih 30-40 juta vaksin,” ujar Menteri Erick.
Estimasi biaya untuk pengadaan vaksin hingga imunisasi untuk 160 hingga 190 juta masyarakat Indonesia ialah USD 4,5 miliar atau Rp 65,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.671), dengan catatan harga vaksin USD 15 per dosis. Untuk imunisasi, setidaknya diperlukan 2 suntikan per orangnya.
(Athika Rahma; Merdeka; Bahan dari :Â https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tanggung-biaya-penyuntikan-vaksin-covid-19.html)-FatchurR *
