Jakarta-Pemerintah ingin mendorong pelaku usaha memiliki bisnis berkelanjutan dan berkembang. Untuk menjamin keberlangsungan bisnis tersebut, pemerintah menyiapkan kebijakan mempermudah kemudahan berbisnis di Indonesia.
“Entrepreneurship biasanya suistain dengan market yang ada. Saya ingin meng-connect mulai goverment policy market, kenapa kebijakannya berpengaruh, kenapa masyarakat partisipasinya penting. Partisipasinya itu mewujudkan banyak hal,” kata Sri Mulyani di acara d’preneur Anak Muda dan Prospek Ekonomi 2017 di ICE Palace Lotte Shopping Avenue, Jakarta (21/12/16).
Dalam menyiapkan kebijakan ini, pemerintah menargetkan peringkat EODB naik ke peringkat 40 di dunia yang saat ini berada di peringkat 97. Ia asumsikan jika masyarakat diminta bayar pajak tapi bisa juga menuntut pemerintah membuat pelayanan lebih baik ke masyarakat.
“Kalau masyarakat bayar pajak, mereka lihat kerja pemerintah, maka kalian berhak bilang apakah kita kerjanya itu benar apakah saya dapat service yang bagus gampang mau bikin SIM, mau nyolokin listrik saja, hal2 yang merupakan public service,” imbuhnya.
Untuk memulai UKM langsung dapat izin, tapi jika mau membuka restoran harus dicek kebersihan dan sistemnya. Hal itu untuk keamanan dan kesehatan produk yang dihasilkan sehingga mesti dimudahkan tetapi juga diperhatikan soal izin keamanan dan kebersihan untuk konsumen.
“Untuk memulai UKM itu you just go dan dapat permit, tapi kalau mau buka restoran ada dapurnya dibuka, safety, ke konsumer itu king dan queen,” ujarnya. (Murjanto; dari grup WA-BPTg; sumber dari dna/dna-Yulida Meddistiara; https://finance.detik.com/read/2016/12/21/211121/3377607/480/begini-cara-sri-mulyani-bikin-bisnis-di-ri-makin-mudah)-FR
