Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, masalah ketimpangan atau gini ratio jadi fokus pemerintah saat ini agar tidak hanya masyarakat atas alias orang besar yang menikmati pembangunan. Angka gini ratio yang saat ini berkisar di angka 0,41 dirasa cukup tinggi.
“Persoalan besarnya berkaitan ketimpangan atau gini ratio. Kini angkanya 0,41 meski tahun lalu turun jadi 0,397. Tapi ini masih tinggi,” kata Jokowi dalam paparannya di acara Forum Rektor Indonesia di JCC Senayan, Jakarta (2/2/17).
Belum ditambah fakta, di kawasan Asia Tenggara, pemerataan pembangunan Indonesia kalah dibanding Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk itu pemerintah perlu bekerja keras menjalankan pembangunan lebih merata. Guna mengatasi ketimpangan ini, Jokowi akan mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk melakukan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan.
“Kalau dibanding negara lain, gini ratio kita di bawah China, Malaysia, Filipina, Thailand. Tapi apapun itu, itu persoalan besar yang perlu penanganan. Karena itu, tahun ini akan dikeluarkan kebijakan baru dalam bidang ekonomi : pemerataan ekonomi”. Jokowi berujar, akan ada ±12,7 juta ha lahan akan diberikan ke masyarakat dalam rangka redistribusi aset dan reformasi agraria.
“Konsesi itu akan diberikan ke masyarakat, bukan ke perusahan2 besar dan korporasi. Agar gini ratio itu makin sempit. Kalau dulu diberikan 500 ribu ha, 300 ribu ha, kini kita berikan yang kecil2, tapi ke rakyat. Tetapi harus ada proses kerjasama. Artinya kalau diberikan itu harus produktif. Jadi yang besar sekarang boleh kerjasama dengan rakyat,” tutur dia.
“Kita juga terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Jangan sampai yang menikmati pembangunan hanya orang-orang kelas besar, tapi juga masyarakat kelas bahwa juga bisa menikmati konsesi-konsesi yang ada,” tambahnya.
Meski demikian, Ia belum bisa merinci kebijakan ekonomi seperti apa yang akan dilakukan, mengingat hal ini masih akan terus dibahas sebelum akhirnya diluncurkan secara resmi.
“Ini baru dimatangkan. Nanti kalau sudah, akan kita sampaikan. Kebijakan pemerataan ekonomi itu seperti apa akan dijelaskan, baik redistribusi aset, reformasi agraria seperti apa, kemudian di sisi akses permodalan akan disampaikan setelah rampung 100%,” tukasnya. (mkj/mkj;
Eduardo Simorangkir; http://detik.id/VvbWlb)-FatchurR
