Jakarta-Presiden Jokowi minta jajarannya mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Instruksi ini tertuang melalui Perpres No. 9/2016. Kebijakan one map policy program membuat peta dasar Indonesia yang dibuat Badan Informasi Geospasial, meliputi area beserta potensi sumber daya di dalamnya.
Dengan seluruh peta yang terkandung di dalamnya, peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Harapannya, pembangunan infrastruktur satu dengan lainnya bisa terintegrasi dan tidak saling berbenturan.
Jokowi meyakini, kebijakan tini dapat mempermudah penyelesaian konflik terhadap masalah yang selama ini terjadi pada lahan2 yang ada. Misalnya masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Sehingga tidak ada lagi proyek infrastruktur yang pembangunannya terganjal keberadaan infrastruktur lainnya.
“Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta (13/6/17).
Dirinya minta Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan laporan perkembangan terhadap implementasi kebijakan itu. “Untuk itu pada rapat terbatas saya ingin mendengar laporan dari Menko mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta ini di lapangan,” kata Jokowi.
“Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur Perpres No. 9/2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih di dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum ada,” sambungnya. Lebih lanjut Jokowi meminta agar Kalimantan menjadi wilayah prioritas dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Dan saya juga mengingatkan pada rapat terbatas tanggal 7 April 2016 Saya minta untuk lebih dahulu difokuskan di Pulau Kalimantan,” tutup Jokowi. (dna/dna; https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3529334/jokowi-minta-program-one-map-policy-segera-dimulai)-FatchurR
