Anda gak boleh sakit perut baca judul di atas. Senyum kecut pun jangan, karena salah2 bisa dicap masuk bilangan orang yang tidak nasionalis. Tapi bila Anda berpikir hal ini akan terjadi beberapa tahun ke depan, saya sarankan Anda mengompres jidat dengan es agar eling dan melamun lebih rasional.
Kedaulatan boleh berarti kekuasaan yang harus dimiliki oleh negara. Jadi bermakna kebebasan untuk mengatur rumah tangga kita sendiri mencapai kesejahteraan bersama.
Apakah kita kini berdaulat di bidang teknologi digital? Tanyakan pada lampu gantung yang bergoyang tertiup kipas angin di sekeliling Anda. Mayoritas domain email yang kita gunakan “gmail” atau “yahoo”. Messenger yang pakai 24 jam sehari adalah WhatsApp (WA), atau Line, atau Blackberry (BBM)
Tanyakan ke Menkominfo, apa ada messenger yang lebih powerfull ketimbang WA yang digunakan pejabat negara? Bagi yang senang bergaya dan ber-ciut2 di medsos, pasti mereka pakai FB, Twitter, atau Instagram. Belum lagi ekskutif yang bergabung di media Linkedin. Semua kita lupa apapun yang kita posting, saat itu juga masuk ke fasilitas big data-nya Paman Sam, AS.
Tapi alhamdulillah, ada yang peduli, teman2 kita dari asosiasi APJII, MASTEL, MIKTI, TEKNOPRENEUR dan DIGICOOP. Dengan dukungan WANTIKNAS, BEKRAF dan KEMENKOMINFO, komunitas ini ketemu sambil “Minum Kopi” 3 jam berdiskusi mencari solusi agar kita berdaulat di bidang Aplikasi TIK. Chief RA pun rada abu2 menerjemahkan hakekat kedaulatan di dunia maya ini.
Diskusi dilaksanakan 29/8/2017, dalam rangka HUT RI ke-72, berlokasi di tempat yang sakral yaitu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Indonesia, Jl. Imam Bonjol No.1, Jakarta. Semua bicara harus bisa, semua berkomentar penuh semangat tentang kiat menegakkan kedaulatan aplikasi.
Saya setuju agar kita bertahap mengurangi ketergantungan pada aplikasi asing. Tapi, saya pun merenung, kalau kancing jepret dan garam kita masih impor, kapankah kita mengalahkan facebook, WA, Google dsb yang memabukkan ini? -Tetap semangat. Salam Indonesia! (Garuda Sugardo)-FR
