(uzone.id)- HUT RI ke-75 jadi hari yang menggembirakan bagi UMKM dan Kementerian BUMN. Pasalnya, Kemen-BUMN dengan LKPP dan Kemenkop-UKM membuat platform digital yang menjembatani UMKM dengan insitusi atau kementerian untuk pemulihan ekonomi.
Kado untuk UMKM dari Kemen-BUMN adalah platform PaDi (Pasar Digital) UMKM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Kemen-Koperasi membuat aplikasi Bela Pengadaan, dan laman UKM dalam situs Inaproc.id.
PaDi UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM diharapkan mendorong transaksi belanja Pemerintah dan BUMN khususnya pada UMKM. Hal ini didorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan sejak 14/5/2020 dan dimulai program dua mingguan secara kontinyu hingga akhir Desember 2020 melibatkan beberapa Kementerian, Lembaga, OJK, BI, swasta, dan pelaku e-commerce.
Melalui Gernas BBI utamanya akan mendorong masyarakat untuk bangga mengkonsumsi buatan Indonesia, serta mendorong UMKM terbiasa dengan pemasaran online. Program dimaksud selaras dengan himbauan Presiden untuk mendorong belanja negara guna menghindari resesi ekonomi.
“Peningkatan belanja ke UMKM, mendorong perekonomian bergerak dan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat. Peran BUMN diwujudkan melalui PaDi UMKM ini. Platform itu dikoneksikan ke Bela Pengadaan dan Laman UKM. Saya yakin akan memperluas ekosistem bagi UMKM,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
PaDi UMKM merupakan ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dan BUMN, sehingga memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk bertransaksi dari BUMN serta kesempatan memperoleh pembiayaan dari BUMN. Platform ini mendorong terciptanya efisiensi dan transparansi khususnya di lingkungan BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Bela Pengadaan, sarana memberi peluang bagi UKM untuk dapat permintaan belanja dari Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga termasuk Pemda. Melalui Laman UKM di portal Pengadaan Nasional, seluruh pihak masyarakat, pemerintah dan swasta dapat memonitor dan cari info mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Disamping itu Menkop-UKM Teten Masduki mengapresiasi atas diluncurkanya PaDi UMKM dari Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari LKPP dan Laman UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“Ini merupakan bukti nyata bentuk keberpihakan pemerintah kepada UKM agar bisa memperluas pasar sekaligus belajar untuk bisa lebih professional atau NAIK KELAS dari segi kualitas dan pengelolaan usaha,” ujar MenkopUKM Teten masduki.
Teten pemerintah terus berupaya mendorong pelaku UMKM siap dan terdaftar sebagai penyedia dengan mengkurasi pelaku UMKM yang siap melalui Pelatihan dan Pendampingan, fasilitasi standardisasi global, dan fasilitasi dukungan akses pembiayaan.
PaDi UMKM
Meski PaDi UMKM saat ini baru piloting terbatas pada 9 BUMN yaitu Telkom, Pertamina, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, PP, BRI, Pegadaian, dan PNM, namun belanja BUMN pada UMKM juga tetap didorong melalui sarana di luar PaDi UMKM.
“Saya ingin dimulai dulu 9 BUMN ini dan kita lihat 2-3 bulan ke depan. Kita evaluasi dan jika hasilnya baik, akan diperluas implementasinya pada BUMN lain. Karena saya ingin semua dimulai secara baik,” ujar Erick Thohir.
PaDi UMKM ini ekosistem yang disediakan BUMN untuk UMKM, hampir seluruh prosesnya melibatkan BUMN. Proses transaksi pembayaran belanja di PaDi UMKM bisa pakai virtual account yang disediakan oleh Bank Himbara. Dan ke depan keterlibatan Bank Himbara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN akan diperkuat dalam hal pemberian pembiayaan kepada UMKM melalui PaDi UMKM.
Dalam proses piloting saat ini baru sebatas oleh Bank BRI, Pegadaian, dan PNM. Belanja BUMN pada UMKM ditekankan mengutamakan produk hasil karya dalam negeri atau produk yang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya relatif tinggi. Hal ini didukung mutu produk dalam negeri yang saat ini jauh lebih baik.
Selain meluncurkan PaDi UMKM, BUMN sebagai agent of development ikut mendukung kelancaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya menyalurkan kredit modal kerja, subsidi bunga, dan program penjaminan kredit guna pemulihan dunia usaha utamanya UMKM akibat Covid-19.
“Semua itu ditujukan agar UMKM bangkit, dan ini adalah sebagian quick wins wujud nyata BUMN Untuk Indonesia,” tambah Erick.
Bela Pengadaan
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, besarnya potensi nilai belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk melibatkan UMKM melalui proses PBJP yang menghasilkan value for money, menuntut kemudahan, transparansi, kenyamanan, dan akuntabilitas pelaku pengadaan. Untuk itu LKPP terus berupaya mencapai tujuan ini melalui pembuatan Aplikasi Bela Pengadaan.
Aplikasi Bela Pengadaan dibangun untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemerintah dengan nilai nominal sampai Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) per paket pengadaan/transaksi.
LKPP mengundang seluruh pelaku usaha e-Marketplace (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan Aplikasi Bela Pengadaan ini. Hingga Rabu, 12/8/2020, sebanyak 6 e-Marketplace bergabung dalam Aplikasi Bela Pengadaan, yaitu Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan Shopee.
“Aplikasi Bela Pengadaan akan terus dikembangkan dan kami perluas daya manfaatnya melalui integrasi dengan aplikasi pengadaan yang telah dikembangkan oleh K/L/PD dan BUMN yang menyediakan fitur khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil.” ujar Roni.
Laman UMKM
Selain dibangun Aplikasi Bela Pengadaan, untuk mendorong UMKM terlibat pengadaan barang/jasa Pemerintah, LKPP menyediakan Laman UKM pada portal Pengadaan Nasional.
“Dalam Laman UKM tersedia informasi tentang jumlah pelaku Usaha Kecil, potensi nilai belanja pengadaan untuk Usaha Kecil, dan jenis komoditas pada katalog elektronik yang dijual oleh Usaha Kecil. Informasi tersebut dapat diperoleh pelaku UMKM dengan mudah.” kata Roni.
(Siti Sarifah; Bahan dari : https://uzone.id/padi-umkm-kado-kementerian-bumn-untuk-umkm-di-hari-kemerdekaan)-FatchurR *
