DAERAH perbatasan sebagai halaman depan negara, tengah jadi prioritas pembangunan pemerintah. Hal itu sesuai Nawa Cita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa dan perbatasan.
Pembangunan segera dilakukan di 7 zona utama perbatasan dengan negara tetangga. Entikong, Kalbar, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mendapat giliran awal. Komitmen untuk menjadikan tepian wilayah itu sebagai halaman muka yang lebih baik daripada milik negara jiran pun tercetus.
“Perbatasan utama seperti Entikong dibangun lebih baik dululah, tapi semua (wilayah perbatasan) seperti itu. Semua akan dibangun lebih bagus daripada yang ada di wilayah seberang, termasuk (kepulauan) Natuna,”
ujar Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8). Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, lanjutnya, dimasukkan ke prioritas pembangunan lantaran telah muncul klaim wilayah dari Tiongkok.
Selain dua daerah perbatasan itu, kata Tedjo, perombakan halaman muka dilakukan di 5 lokasi lain. Kelimanya : Merauke, Papua, (berbatasan Papua Nugini), Jayapura, terutama di Pasar Skow, Distrik Muara Tami, (berbatasan dengan Papua Nugini); perbatasan NTT dengan Timor Leste; perbatasan Sulut dengan Filipina; serta Kalimantan Utara dengan Malaysia dan Brunei Darussalam.
“Di samping itu, pulau-pulau terluar, ada 12, kita bangun juga perbatasan dengan bangunan yang digunakan atau dibutuhkan oleh pulau-pulau itu. Itu saja yang kita fokuskan. Semua merata (pembangunannya),” tambah Tedjo.
Bentuk penataan yang bakal menunjang keunggulan wilayah perbatasan Indonesia itu tak cuma pembangunan fisik. Bekas KSAL itu mencontohkan pendirian universitas di Kalimantan Barat. Meski dimiliki swasta, kata Tedjo, pemerintah mendukung penuh itu.
Peletakan batu pertama (groundbreaking) kampus bakal dilakukan bersamaan kunjungan kerjanya ke wilayah itu pada 12-13 Agustus. Percepat birokrasi Saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memaparkan pembangunan wilayah perbatasan itu dilakukan lewat koordinasi pihaknya dengan BNPP.
Saat ada perintah pembangunan, pihaknya segera menyiapkan rencana prioritas untuk dibangun dengan mempertimbangkan pula saran pemerintah provinsi. Ia mencontohkan pembangunan zona perbatasan di Entikong.
Rencana induk (masterplan) pembangunan tujuh pintu lintas batas negara, lanjutnya, datang dari Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Kepala BNPP, pada 18 Juni. “Dengan masterplan, kami sudah bisa lakukan pengembangan infrastrukturnya,” ujar Basuki. Kementerian PUPR, kata dia, ingin mempercepat birokrasi pembangunan.
Proyek dilakukan serentak antara desain dan pembangunannya. Proyek yang digarap di Entikong, ungkapnya, dua macam, yakni pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) Entikong (nilai kontrak Rp161 miliar) dan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan khusus Entikong (nilai kontrak Rp250 miliar).
Dananya diambil dari proyek bukan setahun anggaran, atau multiyears. Hal yang dibutuhkan aparat birokrasi dan warga setempat pun langsung dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Soal pos lintas perbatasan, pihaknya berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
Diharapkan, pembangunan halaman muka yang layak terlaksana. “Saya diminta (Presiden) bandingkan, jangan sampai bangun baru tapi lebih jelek. Jadi, perintahnya, (infrastruktur) harus lebih baik dari negeri seberang.
Gubernur (Kalbar) juga sudah lakukan sosialisasi, penentuan lokasinya. Jadi, beliau laporkan detailnya. Hambatan sosial sudah diatasi gubernur dan bupati di daerah perbatasan tersebut,” urai Basuki.
BNPP
Mendagri Tjahjo Kumolo Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan menegaskan pihaknya jadi leading sector dalam pembangunan kawasan perbatasan. Kendati tidak melakukan pembangunan secara fisik, BNPP dapat mengawasi serta mengevaluasi pembangunan di perbatasan khususnya.
Dia katakan pembangunan akan dilakukan terpadu melibatkan semua pihak, tidak lagi sektoral. “Secara fisik proyek perbatasan itu tidak dikerjakan orang Jakarta, ya, harus mengoptimalkan pemborong di daerah, tapi untuk penyelesaian jalan2 di perbatasan itu diserahkan kepada TNI Zeni, pangkalan AL dikelola TNI- AL, pangkalan AU kepada AU. Jadi, terpadu,” imbuhnya.
Dia menambahkan, tahun ini, dari 187 kecamatan kawasan perbatasan, pemerintah menargetkan pembangunan di 50 wilayah dapat selesai. Dalam jangka waktu tiga tahun pembangunan dapat diselesaikan semua. “Ya puskesmasnya ada, pasarnya ada, sekolahnya baik, listriknya baik.
Perintahnya Presiden (infrastruktur) harus lebih baik dari Malaysia, PNG, Timor Leste, dan Filipina,” ujarnya. Koordinasi lintas kementerian jadi kunci utama kesuksesan pembangunan daerah perbatasan, termasuk dari peran Kementerian Luar Negeri untuk menjaga stabilitas perbatasan wilayah Indonesia.
Tanpa kondisi yang stabil, pembangunan fisik pun tentu sulit diupayakan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negosiasi perbatasan terus dilakukan Kemenlu untuk menjaga daerah perbatasan yang biasanya masih diakui negara lain.
Disinggungnya, munculnya pengakuan negara lain terhadap wilayah perbatasan di Indonesia disebabkan masih adanya tumpang-tindih atas pengakuan kedaulatan daerah tersebut. Negosiasi dilakukan untuk menyamakan pandangan antarnegara agar tidak terjadi tumpang-tindih pengakuan suatu daerah.
“Ada perbatasan yang sudah tertata, tapi ada berapa yang masih belum tertata karena adanya klaim tumpang-tindih dari negara lain. Yang tumpang-tindih diperlukan egosiasi. Inilah yang dilakukan Kemenlu,” tuturnya. (Ind/Uta/P-4; http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/14243/Menghijaukan-Halaman-Muka-Indonesia/2015/08/10)-FatchurR
