(nasional.kompas.com)- JAKARTA, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini angkat bicara terkait potensi biaya untuk Pilkada-2018. Total anggaran Pilkada mencapai Rp 15,2T. Namun, anggaran Pilkada serentak di 171 daerah itu berpotensi tembus Rp 20 Triliun.
“Angka Rp 20T itu angka sangat besar. Apalagi jika secara sederhana dibanding pilkada 2015 dan 2017. Namun menyikapi besaran anggaran itu harus bijak” kata Titi melalui pesan singkat, (29/10/17). Publik perlu tahu dana itu digunakan untuk apa saja di penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah.
“Harus tahu peruntukkannya dan bagaimana komposisi alokasinya. Apakah prioritas sesuai kebutuhan atau sifatnya komplementari. Apa signifikansinya menunjang kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada” kata dia. “Pertanyaan2 itu wajar muncul mengingat prinsip penyelenggaraan Pilkada itu efektif dan efisien. Maka anggaran Pilkada wajib mencerminkan prinsip ini”.
Titi memahami jika anggaran Pilkada yang harus dikeluarkan pemerintah besar. Sebab, banyak provinsi besar ikut Pilkada ini. “Di 2018; 17 provinsi pemilihan gubernur. Di antaranya provinsi berpenduduk jumlah besar dan wilayah luas. Ini membawa konsekuensi anggaran tidak sedikit”. Titi mengingatkan ke penyelenggara keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas anggaran Pilkada itu mutlak.
Agar sesuai prinsip efektif dan efisien Pilkada. “KPU dan Bawaslu di daerah mesti terbuka kepada publik komponen dan besaran anggaran Pilkada yang dikelola”. “Diperuntukkan kegunaan apa saja dan argumentasi kenapa anggaran itu diperlukan. Ini guna menghindari prasangka dan ketidakpercayaan publik atas anggaran Pilkada” tambahnya.
Demokrasi Berkualitas Butuh Anggaran Memadai, demokrasi berkualitas juga perlu dukungan anggaran memadai. Tapi bukan berarti efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya diabaikan. Karenanya, KPU dan Bawaslu perlu punya sistem pengendalian internal terkait anggaran itu, guna memastikan jajarannya di daerah bekerja benar.
“Penting meghindari mal-administrasi, kesalahan alokasi, pemborosan, dan perilaku aji mumpung, serta kemungkinan main mata antara penyelenggara n birokrasi terkait penganggaran Pilkada”. Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyebutkan, total anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah berpotensi tembus Rp 20 Triliun.
Saat ini total anggaran Rp 15,2T. Rinciannya anggaran KPU Rp 11,9T, Bawaslu Rp 2,9T, dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6Mr. Saat ini berstandar APBN. Diubahnya standar pembiayaan pilkada dari APBD ke APBN karena pilkada masuk rezim Pemilu. Selain itu, anggaran membengkak karena Pilkada-2018 banyak daerah besar ikut berpartisipasi.
Salah satu yang membuat anggaran Pilkada besar karena Papua juga selenggarakan Pilkada-2018. Dengan geografis Papua, butuh biaya yang lebih besar. Mendagri Tjahjo Kumolo menganggap total anggarannya yang berpotensi tembus Rp 20T itu yang wajar. “Politik itu mahal. Anggarannya disesuaikan kepadatan pemilih, dan kondisi geografis” kata Tjahjo di Hotel Kartika Chandra Jakarta.
(Artikel ini telah tayang di Kompas.com; dengan judul “Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Perludem Ingatkan Transparansi Penggunaannya”, Penulis : Moh. Nadlir; Editor : Dian Maharani; Bahan dari : https://nasional.kompas.com/read/2017/10/29/10135101/anggaran-pilkada-2018-rp-20-triliun-perludem-ingatkan-transparansi)-FatchurR *
Catatan : Karena besar anggaraannya, maka diperlukan kejujuran penyelenggara dan partisipasi peserta dan pemilih harus memanfaatkan dengan se-baik2nya (FR)
