Jakarta-Sikap tegas pemerintah yang berani memblokir Telegram membuahkan hasil. Pavel Durov, sang pendiri layanan messaging itu kelabakan dan akhirnya mengakui kesalahan. Durov baru mengeluarkan pernyataan yang isinya untuk mengklarifikasi, bahwa terjadi miskomunikasi selama ini.
Dia mengakui Kemenkominfo telah menghubungi mereka, namun lambat direspons oleh tim Telegram. Pria asal Rusia itu menyesalkan, permintaan dari pemerintah menutup channel terorisme yang ada di Telegram tak cepat2 diproses. Ia mengklaim tak langsung mendapatkan laporan dari timnya begitu ada permintaan dari Kominfo.
“Sayangnya, saya tidak sadar permintaan itu, yang menyebabkan miskomunikasi dengan kementerian,” ujarnya lewat channel resmi Durov di Telegram, dikutip detikINET, (16/7/17). Akhirnya terungkap yang benar dan yang salah dalam kasus ini.
Benar seperti yang diungkapkan Menkominfo Rudiantara, mereka telah coba menghubungi Telegram ber-kali2. Namun karena tak kunjung dapatkan respons, diblokirlah Telegram demi keamanan negara. Untuk mengeksekusi pemblokiran ini, Rudi berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot N, Kapolri Tito K, dan Kastaf Kepresidenan Teten Masduki. Kominfo juga berkoordinasi dengan BNPT.
“Kalau Google ada kantor perwakilan di Singapura, Twitter ada di Indonesia. Tapi Telegram ini komunikasinya harus lewat web service mereka. Mereka protes kok kita tidak diajak bicara tahu2 diblokir. Padahal, Kominfo sudah hubungi Telegram ber-kali2” sesal menteri yang disapa Chief RA ini.
Permintaan dari pemerintah jelas beralasan. Pasalnya, di dalam Telegram, menurut menteri, ditemukan ada 17 ribu halaman yang terkait terorisme dan aksi radikalisme lain. “Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris,” kata Rudiantara seraya menyebut yang ditutup itu baru layanan Telegram yang ada di website saja, belum sampai ke aplikasinya.
Telegram akui banyak teroris
Dari pernyataan Durov, diakui ada banyak saluran terkait terorisme di channel Telegram. Tap bulan, Durov mengklaim telah memblokir ribuan saluran publik ISIS dan mempublikasikan daftarnya di @isiswatch. “Kami terus berusaha lebih efisien mencegah propaganda teroris, dan terbuka terhadap gagasan untuk jadi lebih baik dalam hal ini,” kata pria (32) tahun itu.
Untuk memperbaiki masalah ini, agar Telegram tidak terus diblokir, Durov tawarkan tiga solusi ke pemerintah. Pertama, memblokir saluran2 publik terkait teroris yang sebelumnya dilaporkan Kominfo. Kedua, kirim email ke Kominfo untuk membentuk saluran komunikasi langsung, agar memungkinkan Telegram bekerja lebih efisien mengidentifikasi dan menghalangi propaganda teroris di masa depan.
Ketiga, membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris lebih cepat dan akurat.
“Saya kirim email ke Kominfo tiga solusi itu untuk mendengar tanggapan mereka. Saya yakin bisa efisien membasmi propaganda teroris tanpa mengganggu jutaan pengguna Telegram di Indonesia,” kata Durov.
“Saya akan terus memperbarui saluran ini tentang bagaimana Telegram akan berkembang di Indonesia dan secara global,” ujarnya di akhir pernyataan tertulisnya itu. (rou/rou; Achmad Rouzni Noor II; https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3561979/panik-diblokir-indonesia-pencipta-telegram-akui-salah)-FatchurR
